MAKLUMAT – Sebagai kader yang ikut berdarah-darah menyelamatkan rumah besar ini sejak era reformasi—bahkan ketika dua puluh dua kantor Partai Golkar di daerah dibakar massa—saya tidak boleh menutup mata dan memilih diam.
Penetapan Fahd El Faus (Fahd Arafiq) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pusaran suap perizinan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar musibah personal. Ini adalah alarm kehancuran moral yang menampar wajah kepengurusan kita hari ini.
Bagaimana mungkin seseorang yang rekam jejaknya sudah berulang kali bersinggungan dengan hukum (residivis) masih bisa melenggang bebas menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Ormas? Di mana letak nurani kepemimpinan ketika karpet merah justru digelar bagi mereka yang jelas-jelas mencoreng nama partai?
Jawabannya sederhana: ada aturan main yang sengaja dilanggar dan dikompromikan demi kedekatan personal.
Makanya saya bilang tadi bahwa ketua umum tidak hati-hati, karena sudah ada patokan di Golkar itu PDLT untuk orang-orang yang diberi jabatan. Nah, Fahd ini kan diberi jabatan oleh Pak Bahlil sebagai Ketua… Kenapa nggak dilihat PDLT-nya yang tidak tercela itu?
Mengapa Pakem PDLT Disunat Demi Kompromi Politik?
Sejak zaman Orde Baru, Partai Golkar memiliki DNA organisasi yang sangat sakral bernama PDLT—Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela. Kata terakhir (Tidak Tercela) bersifat mutlak tanpa tawar-menawar bagi siapa pun yang hendak memegang kendali kepengurusan harian di tingkat pusat.
Ketika kriteria ini disunat dan diabaikan hanya karena faktor pertemanan atau kekeluargaan di lingkaran Bahlil Lahadalia, maka saat itulah marwah partai beringin digadaikan.
Ironisnya lagi, badai korupsi ini juga menyeret lingkaran terdekat (ring satu) di Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh kader terbaik kita, Nusron Wahid. Publik tentu bertanya-tanya dan mulai berspekulasi liar ketika orang-orang kepercayaan sang menteri ikut terciduk.
Namun, secara pribadi, saya mengenal Nusron Wahid sebagai kader yang matang—mulai dari HMI, PMII, pimpinan Ansor, hingga kini menjadi seorang insan politik yang cerdas di tingkat nasional.
Saya pribadi tidak yakin Nusron terlibat secara langsung karena kapasitas ilmunya sudah tinggi. Kendati demikian, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di kementerian, sudah sepatutnya Nusron tampil secara terbuka ke hadapan publik untuk menjelaskan duduk perkara sebenar-benarnya agar tidak menjadi bola liar yang merusak wibawa pemerintah.
Kita harus becermin pada sejarah kelam masa lalu, mulai dari kasus Buloggate di era Akbar Tanjung hingga badai hukum yang menerpa Setya Novanto dan Airlangga Hartarto. Sejarah seharusnya menjadi vaksin yang menguatkan imun partai, bukan malah diulang sebagai tragedi beruntun.
Masyarakat hari ini jauh lebih cerdas dan kejam dalam menghukum partai politik yang impunitasnya dipelihara. Jika DPP Partai Golkar terus bersikap santai menghadapi borok internal ini, jangan kaget jika pada Pemilu 2029 nanti rakyat memberikan vonis mati dengan meninggalkan kita.
Peringatan Keras: Mundurlah Sebelum Beringin “Malati”
Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh jajaran pengurus pusat menghentikan buaian zona nyaman. Bersih-bersih total harus segera dilakukan tanpa pandang bulu di seluruh tingkatan, baik di pusat maupun DPD se-Indonesia.
Bagi kader-kader yang hari ini masih bercokol di struktur kekuasaan partai padahal rekam jejaknya bermasalah, tunjukkan sedikit sisa harga diri dengan mengundurkan diri secara kesatria.
Orang Jawa mempercayai filosofi bahwa pohon beringin itu sifatnya “malati”—siapa pun yang merusak atau memperlakukan beringin secara lancung dan tidak amanah, pasti akan menuai tulahnya secara politik maupun sosial.
Jangan biarkan masa depan jutaan kader di akar rumput hancur lebur hanya karena ulah segelintir elite yang buta integritas. Kembalikan Golkar sebagai partai rakyat yang bersih, bermartabat, dan disegani!
