MAKLUMAT – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mengemuka setelah Fraksi Partai Demokrat menyatakan kesiapan mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Di tengah perkembangan tersebut, PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Mohamad Guntur Romli juga mempertanyakan pernyataan Gibran yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memintanya terus memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Dua perkembangan politik tersebut mencuat pada Rabu, 11 November 2026. Demokrat menyampaikan dukungannya terhadap proses pengajuan HMP, sedangkan PDIP menyoroti perbedaan pernyataan Gibran dengan keterangan sejumlah pejabat pemerintah.
Elite Partai Demokrat, Yan A. Harahap menegaskan Fraksi Partai Demokrat siap mengambil bagian dalam proses pengajuan HMP terkait pemakzulan Gibran.
Menurut Yan, pengajuan HMP berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3 membutuhkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR RI. Hingga Rabu, sebanyak 10 anggota Fraksi Demokrat telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.
Ia menyebut seluruh anggota Fraksi Demokrat sebenarnya siap menandatangani dokumen tersebut.
“Fraksi Partai Demokrat siap ambil bagian dalam proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Yan Harahap, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa dokumen dukungan Fraksi Demokrat telah diserahkan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan, kepada anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman. Dokumen tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI.
Yan menilai dukungan lintas fraksi dapat memperkuat jumlah anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak tersebut. Ia mencontohkan apabila delapan fraksi masing-masing menyumbangkan 10 tanda tangan, jumlah pengusul dapat mencapai 80 anggota. Jumlah itu jauh melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR.
PDIP Pertanyakan Pernyataan Gibran atas Nama Prabowo
Di sisi lain, Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli menyoroti pernyataan Gibran mengenai sikap Presiden Prabowo dalam polemik dokumen pendidikannya.
Guntur menilai terdapat perbedaan antara klaim Gibran dan keterangan sejumlah pejabat pemerintah yang menyampaikan pandangan mengenai persoalan tersebut.
Gibran sebelumnya mengaku Presiden Prabowo memintanya tetap berjuang melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menghadirkan dokumen pendidikan mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
Menurut Guntur, pernyataan tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa Presiden Prabowo memberikan dukungan terhadap langkah hukum yang akan ditempuh Gibran.
Namun, Guntur kemudian membandingkannya dengan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran sendiri yang meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Guntur juga menyoroti penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyebut jalur PTUN tidak memberikan manfaat dalam persoalan tersebut karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, menurut Yusril, Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi sehingga tidak dapat mengajukan PK. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK atas perkara tersebut.
Yusril bahkan mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Presiden Prabowo.
Kepala Bakom Sebut Prabowo Tidak Pernah Sarankan PTUN
Pernyataan lain datang dari Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan. Ia menyatakan Presiden Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN untuk menyelesaikan polemik dokumen pendidikan.
Guntur menjadikan keterangan tersebut sebagai pembanding atas pernyataan Gibran sebelumnya.
Ia menilai keterangan Prasetyo Hadi, Yusril Ihza Mahendra, dan Syahganda Nainggolan memperlihatkan adanya perbedaan dengan klaim yang disampaikan Wakil Presiden.
Guntur kemudian mempertanyakan kredibilitas pernyataan Gibran, terutama ketika membawa nama Presiden Prabowo dalam persoalan tersebut.
“Dari dokumen yang tidak sah hingga klaim atas nama Presiden yang dibantah, apa lagi yang tersisa dari kredibilitasnya?” tegas Guntur.
Perkembangan ini menempatkan polemik Gibran dalam dua ranah sekaligus, yakni dinamika politik di DPR melalui rencana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dan perdebatan mengenai pernyataannya terkait sikap Presiden Prabowo.
Sementara itu, dukungan Demokrat terhadap pengajuan HMP menjadi perkembangan politik baru dalam pembahasan wacana pemakzulan Wakil Presiden di parlemen.
