MAKLUMAT – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy meminta para kiai dan ulama peserta Muktamar NU ke-35 untuk menjadikan forum tertinggi tersebut sebagai momentum “pemurnian” organisasi. Laki-laki yang akrab disapa Gus Lilur ini menegaskan Muktamar NU jangan sampai tergelincir menjadi arena perebutan kekuasaan politik praktis semata.
”Pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU. Mau jadi penjaga keutuhan republik, atau jadi mesin mobilisasi massa,” ujar kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur ini dikutip, Jumat malam (19/6/2026).
Gus Lilur mendesak warga Nahdliyin belajar dari pahitnya Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021 lalu. Menurutnya, proses pemilihan yang sarat kepentingan saat itu telah memicu perpecahan internal, menyeret NU ke pusaran korupsi, hingga memicu konflik kepengurusan ke ranah hukum.
Berkaca dari hal itu, ia menilai NU yang memiliki basis massa lebih dari 100 juta warga memikul tanggung jawab moral besar di tengah gejolak geopolitik global saat ini.
Sebagai langkah konkret menjaga stabilitas nasional, Gus Lilur menyatakan pemimpin NU terpilih kelak harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.
Atas dasar itu, ia secara terbuka mendukung duet Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar (Menteri Agama & Imam Besar Masjid Istiqlal) sebagai Ketua Umum PBNU, serta Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
“Kombinasi dua profesor ulama tulen ini dinilai mampu mengembalikan NU ke khitah ulama sekaligus membersihkan organisasi dari fenomena “gus-gus nanggung” yang menjadikan NU sebagai batu loncatan politik,” cetus Gus Lilur.
Tarik-Menarik Khitah Ulama dan Magnet Politik Praktis PBNU
Desakan Gus Lilur agar Muktamar NU ke-35 kembali ke “jalan ulama” merefleksikan kecemasan mendalam di akar rumput (grassroots) terkait arah gerak PBNU dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU memiliki daya tawar politik yang luar biasa kuat, sehingga posisi Ketua Umum PBNU selalu menjadi magnet bagi kepentingan kekuasaan. Istilah “mesin mobilisasi massa” yang dilontarkan Gus Lilur menjadi otokritik tajam bahwa NU kerap kali dimanfaatkan sebagai alat pemukul atau pengumpul suara elektoral.
Namun, rekomendasi politik Gus Lilur yang menyarankan pemimpin PBNU harus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode justru memicu paradoks baru. Di satu sisi, ia menuntut pemurnian organisasi dari politik praktis; di sisi lain, ia menyodorkan syarat dukungan eksplisit kepada figur penguasa demi alasan stabilitas nasional.
Hal ini menunjukkan betapa sulitnya memisahkan NU secara total dari lingkar kekuasaan. Struktur PBNU ke depan tampaknya akan tetap berada di persimpangan jalan, yakni menjaga jarak aman yang independen atau merapat secara struktural demi mengamankan agenda-agenda keumatan lewat jalur birokrasi pemerintahan.
