MAKLUMAT – Menjelang Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2026 yang dijadwalkan Agustus nanti, saya merasakan ada desau angin yang tak biasa. Bukan sekadar hiruk-pukuk persiapan teknis, tapi ada semacam kegelisahan kolektif yang mulai naik ke permukaan.
Sebagai seorang jurnalis yang pernah liputan di ormas keagamaan NU cukup lama (antara tahun 2000 –2009), dan hingga kini masih mengamati dinamika ormas terbesar di Indonesia ini, terutama terkait Muktamar, saya menangkap pesan kuat dari dua tokoh penting, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur) dan KH Irfan Yusuf (Gus Irfan).
Inti pesannya cuma satu: NU sedang tidak baik-baik saja, jika terus diseret ke ranah politik praktis. Gus Lilur, tokoh NU alumni Pondok Pesantren Denanyar ini bicara dengan nada yang sangat lugas. Baginya, NU hari ini seperti sedang ditarik-tarik untuk menjadi komoditas.
Pengusaha muda ini gelisah melihat “gus-gus nanggung” dan para pemburu jabatan mulai menyesaki panggung organisasi. “NU itu dibangun dengan ilmu dan akhlak, bukan untuk jadi alat tawar kekuasaan,” cetus Gus Lilur.
Kalimat ini buat saya terasa seperti tamparan bagi siapa pun yang mencoba menjadikan NU sebagai batu loncatan politik.
Tak hanya Gus Lilur, Gus Irfan—cucu langsung dari sang pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari—membawa pesan yang tak kalah menohok. Meski kini mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan justru sangat mewanti-wanti agar Muktamar nanti harus steril dari “cawe-cawe” partai politik dan bau anyir politik uang.
Gus Irfan ingin NU pulang ke kemurniannya (khittah). Jika suara kiai sudah bisa dibeli dengan rupiah, maka martabat organisasi adalah harga pertama yang harus dibayar mahal.
Jika saya boleh menganalisis secara sederhana, NU saat ini memang sedang berada di persimpangan yang sangat licin. Keterlibatan tokoh-tokoh yang rangkap jabatan antara urusan umat, dan urusan partai politik telah menciptakan konflik kepentingan yang telanjang di depan mata.
Desakan untuk kembali ke sistem AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) yang murni bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan upaya “darurat” untuk menjaga agar kedaulatan kiai tidak luluh lantak oleh sistem voting yang rawan transaksi bawah meja.
Sudah saatnya Muktamar 2026 menjadi momentum “bersuci”. Kita merindukan wajah-wajah teduh dan alim seperti KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), KH Zulfa Mustofa hingga tokoh intelektual seperti Nasaruddin Umar, yang seharusnya menjadi jangkar bagi masa depan NU.
Rasanya miris jika panggung utama NU justru didominasi oleh mereka yang paling lincah mendekat ke pusat kekuasaan, sementara mereka yang paling dalam ilmunya justru memilih menepi di sudut sunyi pesantren.
Pesan dari Gus Lilur dan Gus Irfan bagi saya sangat dalam: Kalau mau berpolitik, silakan ke partai. Jangan bawa-bawa bendera organisasi ke dalam lumpur syahwat elektoral. Sebab, begitu NU semakin larut mendekat dalam lingkaran kekuasaan, ia akan kehilangan ruhnya sebagai penjaga moral bangsa.
Jika mekanisme pemilihan masih membuka ruang transaksi, maka kualitas akan mudah dikalahkan oleh kekuatan uang. Ketika suara bisa dipengaruhi logistik, maka idealisme hanya akan menjadi slogan.
Muktamar kali ini terasa lebih dari sekadar forum organisasi. Ia adalah ujian. Ujian apakah NU masih mampu menjaga jarak dari kekuasaan, atau justru semakin larut di dalamnya.
Jawabannya memang ada di tangan para peserta Muktamar. Tapi dampaknya akan dirasakan oleh jutaan warga Nahdliyin. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang memimpin.
Melainkan apakah NU tetap menjadi rumah besar para ulama—atau perlahan berubah menjadi panggung kekuasaan. Semuanya akan terjawab di Muktamar yang dijadwalkan Agustus nanti.
