Dari jumlah tersebut, sebanyak 85,22 persen penderita berada pada kategori tanpa disabilitas. Namun, sekitar 14 persen lainnya telah mengalami disabilitas tingkat ringan hingga berat. Angka ini menunjukkan masih lemahnya upaya deteksi dini di sejumlah daerah
“Kalau terlambat terdeteksi, risiko disabilitasnya jauh lebih besar. Karena itu, skrining harus dilakukan sejak dini,” ujar Budi, Jumat (23/1/2026).
Budi menjelaskan kusta dapat dikenali melalui gejala awal berupa bercak pada kulit yang kemudian diperiksa melalui tes sederhana. Pemeriksaan cepat memungkinkan penanganan lebih awal sehingga mencegah kerusakan saraf yang berujung pada disabilitas.
Kusta merupakan penyakit menular kronis akibat bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang saraf tepi. Jika tidak ditangani secara tepat dan cepat, penyakit ini dapat menimbulkan kecacatan fisik permanen.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori menilai eliminasi kusta di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah terpencil. Keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis terlatih, serta minimnya edukasi masyarakat menjadi hambatan utama.
Selain faktor medis, Ansori menekankan kuatnya stigma sosial terhadap kusta. Pandangan keliru yang menganggap kusta sebagai kutukan membuat banyak penderita menyembunyikan penyakitnya hingga terlambat ditangani.
Aktivis isu disabilitas dan kusta, Arnoldus Janssen Angga, juga menyoroti pentingnya distribusi obat Multi Drug Therapy (MDT) yang merata. Menurutnya, keterlambatan pengadaan obat di daerah endemis dapat memperburuk kualitas hidup penderita dan meningkatkan risiko disabilitas.
MDT merupakan kombinasi antibiotik yang efektif menyembuhkan kusta dan mencegah kecacatan. Pemerintah pun didorong memastikan ketersediaan obat dan memperluas skrining sebagai bagian dari upaya eliminasi kusta nasional.
