MAKLUMAT – Kabupaten Jember mencatat pertumbuhan investasi yang signifikan sepanjang 2025. Nilainya mencapai Rp 2,57 triliun atau meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak semata diukur dari angka, melainkan dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember Isnaini Dwi Susanti menyebutkan, lonjakan itu merupakan hasil dari akselerasi program Rumpun Investasi yang dijalankan bersama lintas organisasi perangkat daerah.
“Kenaikan ini didorong oleh kolaborasi teknis yang kuat, mulai dari perluasan informasi hingga pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Kami ingin memastikan iklim investasi di Jember tetap sehat dan terpercaya,” ujar Isnaini, Senin (6/4/2026).
Data pemerintah daerah menunjukkan, terdapat 457 pelaku usaha yang menanamkan modalnya. Terdiri atas 410 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 47 Penanaman Modal Asing (PMA). Sektor real estat, khususnya perumahan dan perkantoran, masih mendominasi. Disusul industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, serta industri kimia dan farmasi.
Dari aktivitas tersebut, hampir 10.000 tenaga kerja terserap. Namun, pemerintah daerah mengingatkan bahwa pertumbuhan investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap tenaga kerja.
“Kualitas investasi tercermin dari kesejahteraan pekerjanya. Kami selalu mengingatkan para investor bahwa Bupati Jember memiliki kebijakan Universal Health Coverage (UHC). Perusahaan wajib memfasilitasi layanan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya,” kata Isnaini.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya memastikan aliran investasi tidak berhenti pada skala korporasi, tetapi turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui sejumlah strategi. Antara lain, mendorong kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM, melibatkan petani lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, serta memanfaatkan agenda nasional sebagai ruang promosi produk lokal.
Selain itu, arah kebijakan tahun 2026 difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan, seperti kopi dan tembakau. Melalui kemitraan antara badan usaha milik daerah, lembaga riset, dan skema perhutanan sosial, pemerintah berharap nilai tambah tidak lagi berhenti di tingkat hulu.
“Tujuannya jelas, kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jember,” tandasnya. (SPT)
