20.7 C
Malang
Senin, Juni 17, 2024
SosokKader Muhammadiyah Bukan Sekadar Petugas Partai

Kader Muhammadiyah Bukan Sekadar Petugas Partai

Wakil wali kota Blitar Tjutjuk Sunario. (Foto: Arsip Kota Blitar)

TJUTJUK Sunario, wakil wali kota Blitar, menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak bisa anti terhadap politik. Sebab, bagaimana pun politik masih menjadi jenderal penentu keputusan-keputusan penting yang mengatur sendi kehidupan dan hajat hidup orang banyak.

Selama ini, menurut politisi Gerindra tersebut, kader Muhammadiyah yang terjun ke politik praktis lebih terdorong atas keinginan pribadi. Meski sudah terasa dampaknya, tapi masih terkesan berjalan sendiri-sendiri dan belum tersistematis.

”Adalah kurang tepat apabila Muhammadiyah terlalu merasa sudah bisa sendiri tanpa pemerintah. Pandangan seperti ini perlu diubah terkhusus dalam memperhatikan kader-kader nya yang tengah terjun dalam politik,” terang pria lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) itu.

Dia menambahkan, kader Muhammadiyah yang terjun di politik, bukan sekadar petugas partai, melainkan merupakan pelaksana nilai-nilai dakwah Muhammadiyah dalam memperkuat amar ma’ruf nahi munkar, sehingga bisa memaksimalkan tercapainya apa yang dicita-citakan muhammadiyah melalui jalur kekuasan.

”Yang pokok adalah bukan masalah stempelnya Muhammadiyah, melainkan perilakunya dalam politik adalah Muhammadiyah,” tegas Tjutjuk.

Karena itu, menurut dia, dalam kondisi seperti ini, perlu ada perubahan pandangan terhadap politik. ”Idealnya, Muhammadiyah mempersiapkan kader-kadernya terkhusus dalam membentuk tokoh politik. Itulah yang selama ini masih kurang,” lanjutnya.

Tjutjuk memberikan saran agar Muhammadiyah lebih memberikan perhatian kepada kader-kadernya yang terjun di politik agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Perlu juga untuk menyiapkan mereka dan mengkoordinir sebaik mungkin.

”Hal penting dan strategis yang perlu dilakukan adalah melakukan pendidikan politik untuk mempersiapkan kader-kader Muhammadiyah yang terjun ke politik. Dengan begitu, mampu menjadi tokoh politik besar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penataan dan pemetaan kader maupun ruang pendistribusiannya baik di ranah eksekutif, legislatif, atau yudikatif,” kata pria kelahiran Surabaya, 25 Desember 1962 tersebut. (*)

Reporter: Iqbal Darmawan

Editor: Mohammad Ilham

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer