MAKLUMAT– Kasus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut status Gibran sebagai calon wakil presiden, tetapi juga menyentuh persoalan etika, moral, dan integritas dunia pendidikan.
Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, mengatakan polemik terkait dokumen pendidikan Gibran perlu dilihat lebih luas. Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan pesan yang disampaikan negara mengenai pentingnya pendidikan formal dan integritas.
“Ini soal moral, etika dan integritas dunia pendidikan,” kata Khozinudin, dikutip Senin (5/10/2026).
Khozinudin mempertanyakan apakah seseorang yang disebut tidak menempuh atau menyelesaikan jenjang pendidikan SMA secara formal, tetapi memiliki surat keterangan penyetaraan, layak menduduki posisi Wakil Presiden.
“Apakah bermoral, tak lulus SMA bisa menjadi Wapres?” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan dampak polemik tersebut terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.
Khozinudin menjelaskan Indonesia memiliki ratusan ribu sekolah pada jenjang pendidikan setara SMA yang setiap tahun meluluskan jutaan peserta didik. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan standar pendidikan dan proses penyetaraan tetap memiliki legitimasi serta integritas.
Bukan Sekadar Polemik Dokumen Pendidikan
Khozinudin melihat persoalan Gibran bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
Ia menilai kasus tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan lebih besar di tengah masyarakat, yakni apa arti pendidikan formal jika seseorang dapat memperoleh pengakuan kesetaraan melalui jalur yang dipersoalkan publik?
“Untuk apa menempuh jenjang pendidikan resmi dan bersusah payah sekolah SMA, jika faktanya hanya dengan Suket saja Gibran bisa menjadi Wapres?” tanya Khozinudin.
Menurut dia, persoalan integritas tidak berhenti di sektor pendidikan. Prinsip yang sama, kata dia, juga harus berlaku dalam kehidupan politik, akademik, dunia usaha, lingkungan kerja, hingga aktivitas sosial.
“Nilai-nilai etika, moral dan integritas bukan hanya penting di dunia pendidikan,” ujarnya.
Momentum Menguji Etika Publik
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran kini berkembang menjadi perdebatan mengenai standar etika dalam jabatan publik. Di satu sisi, terdapat aspek administratif dan hukum mengenai pemenuhan syarat pencalonan. Di sisi lain, muncul pertanyaan publik mengenai kepatutan, transparansi, dan konsistensi standar pendidikan.
Perdebatan ini penting karena jabatan Wakil Presiden merupakan posisi konstitusional yang membawa konsekuensi kepercayaan publik. Karena itu, setiap dokumen dan proses yang berkaitan dengan pencalonan pejabat negara idealnya dapat dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, berbagai tudingan mengenai status pendidikan maupun keabsahan dokumen Gibran tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari polemik dan pernyataan pihak-pihak yang mempersoalkannya, sampai terdapat keputusan atau penjelasan resmi dari lembaga yang berwenang.
Ketika Standar Pendidikan Bertemu Etika Kekuasaan
Kasus Gibran menarik karena perdebatan tidak lagi berhenti pada soal dokumen. Publik juga sedang mempertanyakan standar, konsistensi, dan rasa keadilan dalam penerapan aturan.
Pendidikan pada dasarnya dibangun dengan tahapan, standar, dan proses yang jelas. Ketika muncul kasus pejabat publik yang menggunakan jalur penyetaraan pendidikan dan kemudian dipersoalkan masyarakat, negara memiliki kepentingan untuk memberikan penjelasan yang terang.
Bukan hanya untuk menjawab polemik mengenai Gibran, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan proses demokrasi.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang benar atau salah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa aturan, etika, dan integritas tetap menjadi standar yang sama bagi semua orang, termasuk mereka yang menduduki jabatan tertinggi negara.
