MAKLUMAT – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat mengatasi ketimpangan tenaga pengajar di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan skema redistribusi guru secara nasional guna memenuhi kekurangan sebanyak 498 ribu formasi.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani menegaskan langkah awal yang mereka ambil adalah melakukan pemetaan ulang. Ini karena masih banyak sekolah yang kelebihan guru, sementara di sisi lain, banyak sekolah di daerah lain justru kekurangan tenaga pendidik secara kronis.
”Kami menjalankan arahan Menpan-RB untuk melakukan redistribusi terlebih dahulu. Kami mencatat kebutuhan guru mencapai 498 ribu, namun sebelum rekrutmen baru dibuka, sebaran guru yang ada harus kami tata ulang agar merata,” ujar Nunuk di Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Penataan ini juga menjadi angin segar bagi para guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemendikdasmen saat ini sedang merumuskan mekanisme seleksi yang adil bagi 237.196 guru honorer yang telah masuk dalam pangkalan data Dapodik per 31 Desember 2024.
Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta kejelasan jenjang karier bagi para guru yang selama ini telah mengabdi. Meski begitu, Nunuk mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai jumlah formasi dan mekanisme rekrutmen berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
”Kami menyiapkan datanya, kami hitung redistribusinya, lalu kami tetapkan kebutuhannya. Namun, mekanisme seleksi ASN tetap merupakan ranah kementerian lain,” jelasnya.
Kebijakan redistribusi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, langkah ini efektif untuk mengoptimalkan anggaran negara dengan tidak terburu-buru merekrut pegawai baru sebelum potensi yang ada dimaksimalkan.
Namun di sisi lain, pemerintah harus mengantisipasi resistensi dari para guru yang kemungkinan besar akan dipindahtugaskan ke wilayah terpencil atau sekolah yang kekurangan tenaga.
Kunci keberhasilan program ini terletak pada transparansi data Dapodik dan pemberian insentif yang layak bagi guru yang bersedia diredistribusi.
