MAKLUMAT — Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, menjadi momentum tepat sebagai refleksi sekaligus mendorong kembali semangat transformasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, sebagaimana yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Dalam pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mencanangkan Bulan Mei sebagai sebagai Bulan Pendidikan nasional. Hardiknas 2026 kali ini mengangkat tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Selaras dengan tema besar tersebut, Kemendikdasmen terus menegaskan komitmen dalam upaya pemerataan pendidikan bermutu di seluruh pelosok negeri. Di bawah semangat “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Kemendikdasmen terus memperkuat langkah strategis dalam memastikan setiap anak bangsa—tanpa terkecuali—mendapatkan hak akses pendidikan yang berkualitas. Momentum ini menjadi titik tolak untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Berbagai capaian program prioritas, mulai dari penguatan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), revitalisasi sarana pendidikan, perluasan beasiswa, hingga peningkatan kesejahteraan guru, mulai menunjukkan dampak nyata.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua” sesuai mandat Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
Revitalisasi Satuan Pendidikan
Salah satu fokus utama Kemendikdasmen adalah revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, baik fisik maupun digital. Secara keseluruhan, realisasi program revitalisasi sekolah pada tahun 2025 terlaksana bahkan jauh melampaui target awal.
Berdasarkan laporan Kemendikdasmen, semula ditargetkan sebanyak 10.440 sekolah untuk menerima manfaat revitalisasi satuan pendidikan.
“Tapi kami tidak berhenti di situ, realisasinya mencapai 16.167 sekolah, atau 154,9% (melampaui) dari target. Tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 5.273 kecamatan,” tulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dikutip pada Senin (27/4/2026).
“Kami begitu mengupayakan agar seluruh wilayah tersentuh,” sambung Mu’ti.
Tak cuma berdampak nyata bagi pemerataan kualitas dan infrastruktur pendidikan, program revitalisasi sekolah juga disebut berdampak terhadap ekonomi daerah. Dengan skema swakelola, kata dia, uang langsung dikirim ke sekolah dan sekolah sendiri yang mengelolanya bersama masyarakat.
“Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, program ini tidak hanya memperbaiki sekolah, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” ungkap pria yang juga Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
“Lebih dari 32 ribu UMKM lokal (termasuk toko bangunan, tukang batu, hingga tukang kayu) ikut merasakan manfaatnya. Dan ada sekitar 242.505 tenaga kerja yang terlibat. Jadi, revitalisasi sekolah bukan hanya investasi pendidikan, ini juga suntikan untuk ekonomi daerah,” jelas Mu’ti.
Prioritas Program di Daerah 3T
Sementara itu, pelaksanaan program revitalisasi sekolah di daerah 3T juga telah direalisasikan melalui berbagai perbaikan, seperti rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan laboratorium di sejumlah daerah, di antaranya SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat, Maluku, serta SMK Negeri 1 Ampana Tete, Sulawesi Tengah.
Secara keseluruhan, program revitalisasi tersebut menjangkau 62 kabupaten yang termasuk daerah 3T pada tahun 2025 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp1,38 triliun.
Tak cuma itu, transformasi digital juga menunjukkan capaian signifikan dengan 288.865 satuan pendidikan telah menerima perangkat digital seperti papan interaktif, laptop, dan media penyimpanan, dengan realisasi mencapai 100 persen.
Di sisi lain, Program Indonesia Pintar (PIP) terus menjadi tulang punggung pemerataan akses pendidikan. Pada 2025, realisasi penyaluran PIP secara nasional mencapai 102,18 persen dari target, dengan total anggaran Rp13,4 triliun yang menjangkau sekitar 19 juta siswa dari jenjang SD hingga SMK.
Khusus di wilayah 3T, bantuan ini menjangkau puluhan ribu siswa di berbagai daerah. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, PIP menyalurkan Rp37,2 miliar kepada 52.716 siswa. Di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, bantuan mencapai Rp30,7 miliar untuk 45.359 siswa. Sementara di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, disalurkan Rp36,3 miliar untuk 48.989 siswa, dan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, sebesar Rp18,6 miliar bagi 25.954 siswa.
Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
Lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN secara nasional mencapai 103,01 persen dengan total anggaran Rp12,1 triliun. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga terus diperluas, menjangkau ribuan peserta di wilayah 3T dari Lampung hingga Papua.
Kemendikdasmen juga menghadirkan terobosan dalam penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Upaya peningkatan kualitas pendidik turut diperkuat melalui bantuan pendidikan S1/D4 serta program PPG yang mencakup lebih dari 800 ribu guru pada 2025.
Dalam menghadapi tantangan global, Kemendikdasmen juga terus berupaya untuk memperkuat kompetensi guru, termasuk dalam pengajaran Bahasa Inggris. Mata pelajaran ini direncanakan menjadi pelajaran wajib di tingkat SD mulai tahun ajaran 2027/2028.
Transformasi pendidikan juga diarahkan pada inovasi pembelajaran digital. Penyediaan perangkat seperti papan interaktif digital dan laptop di ratusan ribu sekolah menjadi bagian dari upaya tersebut. Selain itu, pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) mulai diperkenalkan untuk membentuk generasi yang adaptif dan kritis.
Meski demikian, penguatan karakter tetap menjadi fondasi utama melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, religiusitas, dan kepedulian sosial.
Kebijakan Strategis ke Depan
Ke depan, Kemendikdasmen menyiapkan arah kebijakan strategis, termasuk transformasi Wajib Belajar 12 Tahun menjadi Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.
Selain itu, mulai tahun 2026 ini, sasaran penerima PIP juga akan diperluas hingga ke jenjang PAUD/TK.
Capaian akses pendidikan nasional pun terus meningkat. Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun telah mencapai 99,23 persen pada 2025, sementara jenjang menengah berada di angka 89,53 persen.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 11.655 satuan pendidikan melalui skema swakelola yang melibatkan masyarakat. Di saat yang sama, Program Indonesia Pintar akan diperluas dengan target penyaluran menjangkau sekitar 19,48 juta siswa, termasuk jenjang pendidikan usia dini. (ADV)
