POLITIK berkaitan dengan kekuasaan, sebagai ruang menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan, dan usul-usul bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. Juga politik berkaitan dengan advokasi terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
”Karena sesungguhnya jalur politik itu yang menjadi pilihan utama ketika menyangkut keberpihakan kita untuk memperjuangkan rakyat,” ujar Suli Da’im, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX yang mencakup Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, serta Kabupaten Trenggalek.
Mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur itu mengisahkan, bahwa pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, di era awal-awal berdirinya Muhammadiyah juga melakukan upaya-upaya politik. ”(KH Ahmad Dahlan) sebenarnya kan juga sudah melakukan langkah-langkah politik, supaya Muhammadiyah itu dalam berjuang tidak diganggu oleh Belanda,” katanya.
Suli, yang juga merupakan mantan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim Periode 2015-2022 itu berpandangan, politik memang erat kaitannya dengan keputusan dan kebijakan publik. Menurut dia, Undang-Undang (UU), Peraturan Daerah (Perda), atau regulasi apapun itu yang diatur dan dihasilkan, jika yang terlibat tidak ada orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik, maka regulasi yang dihasilkan akan ngawur, serta-merta sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka semata.
”Maka, di situlah Muhammadiyah harus memberikan support kader-kadernya yang bertebaran di partai politik (parpol) itu, sehingga Muhammadiyah bisa ikut memastikan bahwa pembentukan regulasi itu berpihak kepada rakyat. Muhammadiyah hanya perlu memfasilitasi kader-kadernya itu untuk berjuang di jalur politik untuk kemaslahatan umat,” jelas ketua DPD PAN Pacitan tersebut.
Untuk diketahui, Suli Da’im adalah mantan anggota DPRD Jatim selama tiga periode dan sudah terbukti serta berpengalaman betul dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia pernah menjabat di Komisi A, Komisi C, serta terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi E.
Dalam rekam jejaknya, Suli terlibat dalam banyak hal, di antaranya saat memfasilitasi guru bantu hingga menjadi PNS dan terlibat dalam menggagas Perda Jatim tentang pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Dia juga terlibat dalam perumusan dan pemberian tunjangan bagi GTT/PTT (Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap). Menurut dia, jika sekolah bergantung kepada PNS maka tidak mencukupi, sehingga diadakanlah GTT/PTT. Tapi kesejahteraan GTT/PTT ternyata saat itu masih sangat jauh gapnya.
”Akhirnya kita inisiatif untuk merumuskan, memberikan tunjangan bagi GTT/PTT, yang bahkan masih berlaku sampai sekarang,” tuturnya.
Menurut Suli, seorang politisi adalah orang-orang yang memang mewakafkan dirinya untuk berjuang di jalur politik. Maka, dia mengaku tidak akan berhenti berjuang di sana baik menang ataupun kalah dan bagaimana pun dinamika yang terjadi.
Dia berharap, para aktivis pergerakan semakin banyak yang terjun di dunia politik, sehingga ke depan akan banyak tokoh pergerakan yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Menurutnya, aktivis pergerakan memiliki modal sosial yang bagus, serta sudah berpengalaman dalam keberpihakan terhadap rakyat dan bersentuhan langsung dengan kondisi akar rumput.
“Kalau orang-orang yang duduk itu adalah orang-orang yang berasal dari aktivis pergerakan, saya kira insya Allah akan membawa kebaikan. Sebab, para aktivis pergerakan itu kan sudah paham betul bagaimana kondisi dan situasi di akar rumput, mereka para aktivis pergerakan itu kan sudah terbukti dan mengalami perjuangan keberpihakan terhadap rakyat itu, bahkan tanpa dibayar,” terangnya.
Jadi, lanjut Suli, ketika kemudian mereka mendapatkan jabatan, posisi yang strategis secara politik, saya kira mereka tentu akan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk rakyat. (*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Mohammad Ilham
