MAKLUMAT — Saya menulis ini bukan sebagai pengamat yang berdiri di luar sistem, melainkan sebagai orang yang hidup di dalam dunia pendidikan, khususnya di desa. Di tempat di mana sekolah bertahan bukan karena kelengkapan fasilitas, melainkan karena niat baik, pengabdian guru, dan secuil harapan bahwa negara masih berpihak.
Karena itu, ketika mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berada dalam pusaran kasus hukum dan muncul kesan pembungkaman, yang saya rasakan bukan sekadar kegelisahan personal, tetapi kecemasan yang jauh lebih besar, yaitu ke mana arah keberanian reformasi pendidikan kita?
Sebelum menjadi menteri, Nadiem Makarim adalah simbol anak muda yang berani. Ia bukan produk partai, bukan pula anak kandung birokrasi. Ia tumbuh dari kerja nyata, gagasan berani, dan kepercayaan bahwa sistem bisa diubah tanpa harus menggadaikan integritas.
Ketika ia masuk ke kementerian, dunia pendidikan termasuk kami yang di desa, untuk pertama kalinya merasa bahwa negara mencoba mendengar dengan bahasa yang manusiawi, meski belum sempurna.
Kebijakan pendidikan pada masa itu mengirim sinyal penting: guru dipercaya, sekolah diberi ruang, dan satuan pendidikan tidak lagi diperlakukan semata sebagai objek administrasi. Bagi sekolah desa, ini bukan sekadar jargon. Ini adalah nafas. Ruang untuk menyesuaikan diri dengan realitas lapangan, tanpa selalu dihantui rasa takut salah langkah.
Namun hari ini, ketika Nadiem Makarim berhadapan dengan proses hukum yang disertai pembatasan ruang klarifikasi publik, kegelisahan itu berubah menjadi pertanyaan mendasar: apakah negara sedang mengadili pelanggaran hukum, atau tanpa sadar sedang menghukum keberanian untuk berubah?
Saya tidak sedang membela individu secara membabi buta. Saya sepakat, siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. Tetapi ada perbedaan besar antara korupsi niat dan kesalahan kebijakan. Jika setiap kebijakan berani yang tidak sempurna diperlakukan seperti kejahatan, maka yang lahir bukan sistem pendidikan yang maju, melainkan budaya takut.
“Dan budaya takut adalah racun paling mematikan bagi pendidikan.”
Dampaknya tidak berhenti di level menteri. Ia menjalar ke bawah, ke kepala sekolah, ke guru, ke pengelola pendidikan kecil di desa. Jika seorang menteri dengan tim, pakar, dan perangkat negara saja bisa terjerat dan “dibungkam” secara naratif, lalu bagaimana dengan kami yang bekerja dengan dokumen seadanya, pendampingan minim, dan kebijakan yang sering berubah arah?
Pesan yang sampai ke lapangan menjadi sangat jelas dan sangat berbahaya: jangan berani berinovasi, bermainlah aman secara administratif. Padahal pendidikan tidak pernah tumbuh dari keberanian yang dipasung. Pendidikan tumbuh dari keberanian mencoba, salah, lalu memperbaiki.
Lebih jauh lagi, kasus ini membawa dampak psikologis pada generasi muda. Anak-anak di sekolah desa kami ajari untuk berani bermimpi, berani berpikir berbeda, dan berani mengabdi. Namun apa teladan yang mereka lihat? Bahwa masuk ke ruang publik, membawa gagasan besar, dan mencoba memperbaiki sistem bisa berujung pada penghancuran reputasi bahkan sebelum kebenaran diuji secara tuntas.
“Jika ini yang terus dipertontonkan, jangan heran jika kelak anak-anak terbaik bangsa memilih menjauh dari pendidikan dan birokrasi. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena harga kepedulian terasa terlalu mahal.”
Kegelisahan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat menteri pendidikan setelahnya, khususnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Beliau dikenal luas sebagai pendidik sejati, intelektual yang tenang, dan pemikir yang berani keluar dari pakem lama. Tidak sedikit kalangan menyebutnya sebagai salah satu menteri terbaik karena terobosan-terobosannya yang berani dan berpihak pada esensi pendidikan.
Namun justru di sinilah pertanyaan besar itu muncul dengan sangat tajam, jika keberanian seperti yang pernah dijalankan Nadiem Makarim berujung pada kriminalisasi kebijakan, lalu bagaimana nasib terobosan-terobosan yang dilakukan Prof. Abdul Mu’ti di masa depan?
Apakah pemerintahan ini sungguh-sungguh siap melindungi keberanian intelektual para menterinya, atau justru sedang menciptakan iklim ketakutan yang memaksa pemimpin pendidikan memilih jalan paling aman dan paling steril dari risiko?
Jika yang dilindungi hanya prosedur, bukan niat baik dan keberanian moral, maka sesungguhnya yang terancam bukan hanya individu, melainkan masa depan pemerintahan itu sendiri.
“Pemerintah yang besar bukanlah pemerintah yang gemar menjatuhkan, tetapi pemerintah yang berani berdiri bersama para pembarunya bahkan ketika kebijakan mereka tidak sempurna.”
Saya menulis ini adalah sebagai ungkapan perasaan sebagai seorang guru swasta yang ada pinggiran desa. Selain itu juga untuk membela sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang lebih dibanding dari satu nama, yaitu masa depan pendidikan, keberanian sekolah desa untuk berharap, dan keyakinan bahwa negara masih memberi ruang bagi niat baik.
Karena jika pendidikan kehilangan keberanian, maka sekolah terutama madrasah yang ada di desa akan selalu menjadi yang pertama ditinggalkan. Dan ketika desa ditinggalkan, sesungguhnya bangsa sedang meninggalkan akarnya sendiri.
