MAKLUMAT — Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipamerkan Joko Widodo di Bandung, 26 September 2026, tampak sebagai benda politik sederhana. Namun, dalam politik, simbol sering kali berbicara lebih panjang daripada kata-kata.
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. PSI bahkan memastikan bahwa Presiden ke-7 RI itu akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November mendatang.
Pertanyaannya: mengapa sekarang KTA itu harus diperlihatkan secara terbuka?
Paranoia Politik di Balik KTA
Salah satu cara membaca fenomena ini adalah melalui konsep paranoia politik. Istilah ini tidak harus dipahami sebagai gangguan psikologis, melainkan sebagai situasi politik ketika seorang aktor menghadapi lingkungan yang dipersepsikan semakin penuh ancaman, serangan, dan ketidakpastian.
Dalam kondisi demikian, kekuasaan cenderung mencari perlindungan melalui jaringan, institusi, dan loyalitas politik.
Jokowi memasuki situasi yang berbeda setelah tidak lagi menjadi presiden. Selama sepuluh tahun, jabatan presiden menyediakan otoritas formal, akses kelembagaan, dan posisi politik yang sangat kuat.
Setelah meninggalkan Istana, seluruh sumber daya tidak lagi berada dalam genggaman jabatan. Pada saat yang sama, kritik dan kontroversi terhadap dirinya tidak serta-merta berhenti.
Kasus polemik ijazah menjadi salah satu contoh. Perkara tersebut berkembang menjadi proses hukum dan perdebatan publik yang panjang. Di sisi lain, kritik terhadap warisan kekuasaan Jokowi dan peran politik keluarganya juga terus muncul.
Bahkan setelah Bareskrim menyatakan hasil uji forensik ijazah tidak menunjukkan pemalsuan dan menyebut tidak ditemukan tindak pidana, polemik di ruang publik belum sepenuhnya berhenti.
Dalam perspektif ini, bergabung dengan partai politik dapat dibaca sebagai bentuk institusionalisasi perlindungan.
Bukan berarti Jokowi pasti takut. Tidak ada yang dapat memastikan keadaan batin seorang tokoh hanya dari tindakan politiknya. Namun, secara struktural, seorang mantan presiden yang menghadapi meningkatnya tekanan politik memiliki alasan rasional untuk membangun kembali basis kelembagaan.
Paradoks Benteng Politik
Partai menyediakan jaringan kader, ruang konsolidasi, legitimasi politik, dan sekaligus daya tawar.
Maka, KTA PSI dapat dibaca bukan hanya sebagai tanda keanggotaan, tetapi sebagai simbol pergeseran dari kekuasaan personal menuju perlindungan institusional.
Di sinilah paradoks politik Jokowi menarik. Ketika masih berkuasa, ia merupakan pusat gravitasi politik. Setelah kekuasaan formal berakhir, ia membutuhkan kendaraan untuk tetap memiliki posisi dalam arena politik. PSI kemudian bukan sekadar tempat bernaung, tetapi berpotensi menjadi benteng politik.
Politik selalu memiliki hukum yang sederhana: ketika kekuasaan formal berkurang, kebutuhan terhadap jaringan perlindungan politik cenderung meningkat.
Karena itu, pamer KTA Jokowi sebaiknya tidak dibaca sebatas pengumuman keanggotaan. Ia adalah pesan bahwa Jokowi memilih untuk tidak meninggalkan arena politik. Bahkan, dengan rencana menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, ia tampak sedang mengubah posisi: dari mantan presiden menjadi aktor politik dengan institusi baru di belakangnya.
Apakah ini karena ketakutan? Kita tidak tahu.
Tetapi politik sering kali tidak membutuhkan seseorang mengatakan, “Saya takut.” Rasa rentan dapat terlihat dari kebutuhan membangun benteng.
KTA itu, akhirnya, bukan sekadar kartu. Ia adalah simbol bahwa setelah Istana ditinggalkan, politik masih membutuhkan rumah.
Dan PSI mungkin sedang diposisikan sebagai rumah sekaligus tameng.
*) Penulis: Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I.
Pengurus ICMI Orwil Jawa Timur
