MAKLUMAT — Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Muhammad Cholil Nafis mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang menurutnya menjadi sumber kegaduhan di tubuh PBNU. Salah satu yang disorot adalah adanya indikasi penetrasi kelompok pendukung zionisme yang dinilai berpotensi merusak kredibilitas dan nama baik organisasi.
Cholil menyampaikan,sejak awal Syuriyah PBNU menaruh perhatian pada isu tersebut, karena NU memiliki posisi tegas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina yang hingga kini menjadi korban agresi dan genosida Israel.
“Perhatian utama Syuriyah adalah indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU. Persepsi ini berbahaya karena bisa merusak kredibilitas dan nama baik NU,” ujar Cholil kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Ia menilai riwayat kebijakan sebagian pengurus yang mengundang tokoh-tokoh pendukung zionisme di tengah situasi kemanusiaan Palestina, memicu kegelisahan di kalangan warga NU. Padahal, Rais Aam PBNU sebelumnya telah mengingatkan agar PBNU juga membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh Islam arus utama dari Timur Tengah yang memiliki sikap jelas dan tenang.
“Di saat terjadi genosida di Palestina, lalu ada agenda yang menghadirkan tokoh pendukung zionis, tentu ini menimbulkan polemik. Peringatan Rais Aam agar mengundang tokoh Islam kontemporer dari Timur Tengah tidak dijalankan,” tegas Kiai Cholil yang juga salah satu Ketua MUI.
Selain isu ideologis, Cholil juga menyoroti persoalan tata kelola organisasi di internal PBNU. Ia menyebut, harmoni kepengurusan belum berjalan optimal, termasuk dalam hal administrasi dan legalitas sejumlah cabang NU di daerah.
“Masalah utama yang menjadi perhatian Syuriyah adalah tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan. Ada cabang-cabang yang seharusnya sudah mendapatkan legalitas, tetapi belum bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Terkait polemik konsesi pengelolaan tambang yang ikut menyeret nama PBNU, Cholil menegaskan isu tersebut bukan pokok persoalan dalam pembahasan Syuriyah. Isu tambang lebih merupakan persepsi yang berkembang di luar keputusan resmi organisasi.
“Soal tambang itu hanya isu tambahan di luar. Bukan menjadi pokok pembahasan dan bukan keputusan organisasi,” pungkas Cholil.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi pasca rapat pleno PBNU sebelumnya. Rapat gabungan itu dihadiri Rais Aam PBNU, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, serta Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa.
Wakil Ketua Umum PBNU Mohammad Mukri menjelaskan rapat menyepakati reposisi jabatan Katib Aam sebagai bagian dari penataan kepengurusan PBNU. Selain penetapan Katib Aam, PBNU juga menyepakati reposisi sejumlah posisi lain dalam struktur kepengurusan. Namun, pembahasan teknis terkait perubahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim khusus.
Tim tersebut, lanjut dia, diketuai langsung oleh Rais Aam PBNU bersama Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa, sebagaimana mandat rapat pleno PBNU di Jakarta. Dalam rapat yang sama, PBNU juga memutuskan pembentukan panitia Musyawarah Nasional (Munas) serta peringatan Harlah Satu Abad Masehi Nahdlatul Ulama.
Mukri menambahkan Munas mendatang akan difokuskan pada persiapan Muktamar NU, termasuk pembahasan awal terkait waktu dan lokasi penyelenggaraan, meskipun belum ditetapkan secara rinci. “Fokus Munas adalah menyiapkan Muktamar NU yang akan datang. Soal tempat dan waktu masih akan dimusyawarahkan,” ujarnya.***
