22.7 C
Malang
Jumat, Oktober 4, 2024
KilasSiti Zuhro: Oposisi Diperlukan Sebagai Pengawas Kebijakan Eksekutif

Siti Zuhro: Oposisi Diperlukan Sebagai Pengawas Kebijakan Eksekutif

Peneliti Senior BRIN Prof Siti Zuhro
Peneliti Senior BRIN Prof Siti Zuhro

PENELITI Politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro menilai partai politik (parpol) atau mereka yang bertindak sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan masih diperlukan dari perspektif demokrasi dan ketatanegaraan.

Dengan begitu, parpol yang memiliki kursi di DPR RI dan berada di luar kabinet pemerintahan bisa bertindak sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibentuk oleh eksekutif.

“Kalau melenceng dari haluan negara, maka siapa yang mengingatkan? Seharusnya pihak yang tidak memenangi Pilpres 2024 itu perlu untuk mengimbangi pemerintahan sebagai pengawas,” kata Zuhro kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Siti Zuhro menekankan istilah oposisi tak boleh selalu dimaknai dengan kelompok yang tidak setuju dengan pihak yang berkuasa. Itu karena, oposisi yang dimaksud bisa dimaknai sebagai pihak yang mengoreksi, yang itu memiliki tugas sama mulianya.

Setelah masa Pemilu 2024 selesai, kata dia, idealnya pihak yang memenangkan ajang politik memang harus dihormati. Namun, pihak yang kalah juga perlu berposisi untuk mengimbangi di DPR RI.

“Punya visi dan misi yang berbeda dengan pihak pemenang. Maka dalam hal ini jadi oposisi. Sebab, DPR Itu harus jadi dewannya rakyat yang merepresentasikan,” tegasnya.

Siti Zuhro pun menanggapi terkait dengan pernyataan Calon Presiden RI Ganjar Pranowo yang menyatakan diri akan berada di luar pemerintahan. “Hal tersebut idealnya diikuti oleh para pihak yang kalah dalam Pemilu 2024,” tegasnya.

Sebelumnya, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.

“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).

Meski begitu, Ganjar mengaku tetap menghormati pemerintahan yang baru. Dirinya memilih langkah tersebut guna menunjukkan moralitas politik. Sebab, cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.

Sumber: Antara

Editor: Aan Hariyanto

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer