22.4 C
Malang
Rabu, April 17, 2024
KilasSoal Wacana Hak Angket, Haedar Nashir Tegaskan Sikap Muhammadiyah Netral

Soal Wacana Hak Angket, Haedar Nashir Tegaskan Sikap Muhammadiyah Netral

Ketum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir

CALON Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya menggulirkan hak angket menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 ke DPR RI. Wacana tersebut juga mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan itu akan bersikap netral menyangkut masalah hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya Muhammadiyah. Kita tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu,” katanya kepada awak media usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024) sore.

Haedar memaparkan, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, hendaknya dapat diselesaikan secara hukum. “Selesaikan itu sesuai dengan aturan dan konstitusi yang berlaku,” pintanya.

Guru besar Sosiologi itu pun mengingatkan perlu adanya rekonsiliasi kembali untuk menjaga persatuan Indonesia. Itu lantaran dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya, yaitu ada yang menang dan juga ada yang kalah.

“Kita harus bersikap dewasa. Yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Semua pihak juga harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Pria yang juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menegaskan, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama, yaitu netral dan independen dari kekuatan politik praktis.

Namun, lanjut dia, Muhammadiyah tetap dan masih dalam satu sistem berbangsa dan bernegara yang mengedepankan politik kebangsaan. Baik sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia sudah merdeka.

“Jadi Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis, namun Muhammadiyah itu berpolitik berkebangsaan,” ucapnya.

Haedar menegaskan, Persyarikatan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan. Juga tidak ikut arus kepentingan partai politik peserta Pemilu mana pun.

“Kita akan memberikan kebebasan warga Muhammadiyah untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa,” tandasnya.

Reporter: Ubay NA

Editor Aan Hariyanto 

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer