MAKLUMAT — Gugurnya 3 TNI di Lebanon membuka sinyal bahaya baru di zona UNIFIL seiring eskalasi konflik dan perubahan strategi militer Israel. Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Idham Badruzaman, menilai peristiwa ini sebagai penanda meningkatnya ancaman bagi pasukan penjaga perdamaian di kawasan yang kian memanas.
Tiga prajurit TNI tersebut gugur saat menjalankan misi di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam perspektif studi perdamaian internasional, Idham menyebut insiden ini memang tragis, namun tidak sepenuhnya mengejutkan di tengah dinamika konflik yang terus meningkat.
“Sudah banyak hukum internasional dilanggar. Kita melihat adanya objektif baru dari Israel untuk menggeser buffer zone dari Blue Line menuju Sungai Litani. Padahal pasukan perdamaian berada di antara wilayah tersebut. Jika itu dipaksakan, maka UNIFIL tidak terhindarkan akan terdampak,” ujar Idham seperti dilansir laman UMY, Rabu (1/4).
Risiko Baru Pasukan Perdamaian
Idham menegaskan, dalam hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian bukanlah target sah dalam peperangan. Mereka termasuk kategori non-kombatan yang wajib dilindungi.
“Pasukan perdamaian hadir untuk menjaga buffer dan mencegah eskalasi antara pihak yang bertikai. Jika mereka terdampak serangan, itu jelas pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” tegasnya.
Ia menilai perubahan pola konflik dan peningkatan intensitas serangan di kawasan membuat posisi pasukan UNIFIL semakin rentan, terutama jika terjadi pergeseran garis batas konflik.
Diplomasi Kolektif Jadi Kunci
Meski demikian, Idham mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terburu-buru menarik pasukan dari Lebanon. Keputusan tersebut perlu dipertimbangkan secara kolektif bersama negara-negara kontributor UNIFIL lainnya.
“Kontributor UNIFIL tidak hanya Indonesia. Ada Italia, Spanyol, serta negara-negara Afrika. Jika Indonesia menarik diri secara sepihak, itu bisa dimaknai sebagai menyerah,” ujarnya.
Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat konsolidasi dan tekanan diplomatik melalui forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Idham menambahkan, dampak konflik global tidak hanya dirasakan negara yang berperang, tetapi juga masyarakat luas, termasuk Indonesia.
“Kita mungkin tidak ikut berperang, tetapi tetap membayar dampaknya—harga minyak naik, biaya hidup meningkat. Karena itu, diplomasi harus dikedepankan,” katanya.
Ia menegaskan, Indonesia perlu konsisten memainkan peran dalam diplomasi kolektif. Kontribusi dalam misi perdamaian, meski tidak besar, tetap memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan komitmen terhadap perdamaian dunia.***
