MAKLUMAT – Sebanyak 34 desa di Pacitan krisis air bersih di musim kemarau 2026. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan ini membuat anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im prihatin.
Wakil rakyat dari Dapil IX meliputi Pacitan tersebut meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk melindungi masyarakat dari dampak musim kemarau.
“Kita tentu prihatin melihat ancaman kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat Pacitan. Jangan sampai warga mengalami kesulitan air bersih baru pemerintah bergerak. Antisipasi harus dilakukan sejak dini,” ujar Suli Da’im, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, daerah-daerah perbukitan dan wilayah yang selama ini rawan kekeringan harus menjadi prioritas penanganan. Ia meminta BPBD, PUPR, PDAM, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa memperkuat koordinasi menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang.
Politisi PAN tersebut menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, selain kesiapan dropping air bersih, pemerintah juga harus memikirkan solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Kita perlu memperkuat pembangunan sumur bor, embung, pipanisasi, dan konservasi sumber mata air. Jangan hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga solusi permanen untuk masyarakat,” tegas Suli Da’im.
Sebagai wakil rakyat dari Pacitan, dirinya mengaku akan terus mengawal persoalan kekeringan agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Saya akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat Pacitan, khususnya terkait air bersih, benar-benar menjadi perhatian. Masyarakat di pelosok dan wilayah pegunungan tidak boleh dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri,” pungkas Suli Dai’im.
