MAKLUMAT — Guru Besar bidang Partai Politik dan Sistem Kepartaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, menilai bahwa besarnya komposisi Kabinet Merah Putih belum mampu menghasilkan kinerja yang efektif dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Memang kabinet Prabowo-Gibran ini kan sangat gemuk sekali, banyak menteri-menteri yang dipisah, banyak wamen yang porsi kinerjanya juga enggak jelas. Ini kabinet gemoy, yang mana kabinet gemoy ini fungsinya juga tidak begitu jelas, tidak begitu efektif,” ujarnya kepada Maklumat.id, Kamis (22/10/2026).
Gemuknya komposisi kabinet, menurutnya, tidak berbanding lurus dengan dampak kinerja yang dihasilkan. Ia menilai, koalisi pemerintahan saat ini hanya memenuhi kepentingan pada elite politik.
“Pemerintahan ini tidak begitu berdampak pada perubahan ekonomi, kesejahteraan rakyat, bahkan untuk memenuhi aspirasi rakyat saja tidak, hanya memenuhi aspirasi dan kepentingan para elite politik yang tidak mendapatkan posisi di pemerintahan, karena koalisi kabinet Prabowo-Gibran adalah koalisi gemoy,” sorotnya.
Ridho menilai, seringnya perombakan alias reshuffle kabinet yang dilakukan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan adanya permasalahan, serta mengakibatkan struktur kabinet yang belum mampu berfungsi optimal.
“Ini risiko, sehingga berganti-ganti kabinet, berkali-kali ganti posisi para pejabat karena berbagai hal. Karena kinerja, karena ketangkap KPK, Kejaksaan, sehingga mengakibatkan struktur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ini tidak banyak berfungsi. Ini evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang perlu menjadi perhatian,” tandas sosok yang juga menjabat Dekan Fisipol UMY itu.
Tak cuma itu, ia juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) alias Kopdes. Bahkan, ia juga kembali mempertanyakan sejumlah keputusan seperti keanggotaan dalam Board of Peace hingga penandatanganan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, cara Prabowo membuat kebijakan dan keputusan harus dipertanyakan. Sebab, lanjutnya, banyak kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan apa yang menjadi kepentingan publik.
“Perlu dievaluasi soal MBG, soal Kopdes, soal bagaimana Prabowo-Gibran membuat kebijakan ini perlu dievaluasi bagaimana caranya membuat kebijakan ini, karena banyak kebijakan-kebijakan yang diputuskan enggak banyak bermanfaat,” tegasnya.
“Belum lagi soal Board of Peace (BoP), soal ART atau The Agreement on Reciprocal Trade, enggak ada manfaatnya, semuanya hanya mencelakakan rakyat, mencelakakan kepentingan publik,” imbuh Ridho.
Lebih jauh, sosok alumnus TU University Dortmund, Jerman, itu juga menyoroti polemik terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menurutnya juga mengakibatkan permasalahan bagi kinerja hingga legitimasi pemerintah.
“Mana sikap dari Prabowo, mana sikap para menteri yang menjadi koalisi, yang tidak bunyi sama sekali. Ini menjadi problem tersendiri bagi pemerintahan. Banyak tersandera pemerintahan saat ini, sehingga kinerja Prabowo-Gibran tidak begitu efektif, tidak berdampak, hanya membuat kekisruhan dan kontroversi-kontroversi baru, setiap Prabowo ngomong ke publik,” kritiknya.***
