PIMPINAN Persyarikatan Muhammadiyah jangan terbiasa menutup diri. Harus inklusif alias terbuka dengan siapa pun. Termasuk ketika berpolitik. Sebab, kelemahan Muhammadiyah hari ini adalah sikapnya yang eksklusif. Menteri Koordinator PMK Prof Muhadjir Effendy mengingatkan itu dalam pembukaan acara Capacity Building Bacth II, Sabtu (13/8/2023).
“Masak pimpinan persyarikatan ketemu dengan wali kota atau bupati saja tidak pernah,” kritiknya di hadapan perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jatim yang memadati aula Grand Whiz, Trawas, Mojokerto.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu memaparkan, penting bagi pimpinan Persyarikatan untuk bisa luwes dalam membangun pola komunikasi yang baik dengan semua pihak, terutama dengan pimpinan pemerintahan setempat.
“Tanda pemimpin yang sudah betul-betul bisa membangun komunikasi yang bagus itu kalau dengan pejabat daerahnya biasa teleponan. Pagi-pagi sudah teleponan. Seperti yang dilakukan oleh Ketua PWM Jatim dengan Ibu Gubernur,” jelasnya.
Sebaliknya, lanjut dia, kalau pimpinan Persyarikatan di daerah mau bertemu dengan Walikota ataupun Bupati masih kepentingannya hanya untuk menghadap, itu tandanya komunikasi belum sukses. Artinya komunikasi belum lancar terjalin.
“Bagaimana pimpinan Persyarikatan mau bernegosiasi dan bertransaksi dengan kepala pemerintahan, kalau kepentingan dan datangnya hanya untuk keperluan menghadap. Ya, kalau bisa bikin Bupatinya bisa menghadap ke Muhammadiyah,” selorohnya.
Mantan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan RI itu menyarankan, pimpinan Persyarikatan supaya memiliki data siapa yang harus dihubungi dan disilaturahmi. Selain itu, pimpinan Persyarikatan juga dimana harus rajin datang ketika diundang oleh pihak luar. Baik itu diundang acara partai politik, pengajian, bahkan diundang istighosah maupun tahlilan sekalipun.
“Jadi pimpinan Persyarikatan itu harus inklusif. Sehingga ketika datang di undang kita tidak seperti orang asing. Yang tengak tengok itu siapa dan dari mana,” sebutnya.
Prof Muhadjir juga mewanti-wanti, pimpinan Muhammadiyah supaya tidak terlalu mengandalkan banyaknya jumlah warga Persyarikatan. Terutama ketika berpolitik. Hal itu karena Indonesia semakin lama semakin inklusif.
“Kalau kita ikut kontestasi pilkada, caleg dan ikut pilpres, misalnya, yang dihitung jumlah warga Muhammadiyahnya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa. Meski Persyarikatan mempunyai banyak simpatisan,” ungkapnya.
Dia menegaskan, jika pimpinan Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada banyaknya jumlah, maka tidak mungkin Persyarikatan bisa memenangkan persaingan. “Kita harus benar-benar berani inklusif. Kita harus bisa masuk dalam spektrum mereka dengan aktif memberikan pelayanan,” pintanya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu kemudian mencontohkan, kondisi partai politik berlabel Islam, yang labat laun semakin susut suaranya. “Apakah pemeluk Islamnya semakin sedikit. Tidak. Bukan karena pemeluk agama yang berkurang, tapi karena sekarang semakin inklusif,” tegasnya.
Prof Muhadjir tak lupa mengajak pimpinan Persyarikatan mau berkaca dan belajar dari inklusifitas Hasto Kristiyanto, yang bisa menjadi Sekretaris Jendral PDIP. Juga seorang Johnny G. Plate yang bisa menjadi anggota DPR RI. Meski notabene merek adalah non muslim.
“Sekarang ini orang tidak lagi memandang identitas. Orang tidak terlalu memikirkan dan memperhatikan identitas. Karenanya lama-lama tidak penting agamanya itu apa, sukunya dan lainnya. Kecuali kartu identitas yang masih penting,” ungkapnya.
Maka dari itu, dia berharap, setiap pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di daerah bisa memahami peta, yakni mengetahui siapa orang strategis di daerahnya, mengetahui siapa pengusaha, politisi dan tokoh agama selain muslim di daerahnya.
“Itu harus terdata dan terupdate dalam otak setiap pimpinan Persyarikatan. Kita. harus mengenal betul siapa kompetitor. Nah, untuk bisa bisa mengenal mereka, maka kita harus betul-betul tahu mereka,” jelasnya. (*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
