PETA percaturan politik Indonesia menghangat menjelang Pilpres 2024. Walaupun sampai saat ini bursa Capres yang beredar sebagai calon kuat masih mengerucut pada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, Anies Baswedan nampaknya akan diusung oleh Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Sedangkan Prabowo Subianto jika tak ada aral melintang akan dicalonkan Gerindra, Golkar dan PAN. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan siapa pasangan Cawapres yang akan diusung.
Jika penentuan calon presiden oleh parpol pengusungnya lebih didominasi oleh politik ”dagang sapi” atau politik transaksional, karena faktor pertimbangan perebutan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan. Maka, ada baiknya dalam menentukan calon wakil presiden lebih mementingkan cawapres yang memiliki visi kemaslahatan rakyat. Sebab, ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945. Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, disebutkan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, antara lain Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”.
Konstitusi Indonesia di atas sudah seharusnya dijadikan jangkar para pemimpin Indonesia saat ini ke depan untuk mengarahkan Indonesia sebagai negara Kesejahteraan. Konsep welfare state atau yang lazim di sebut sebagai negara kesejahteraan, merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.
Filosofi Indonesia menganut negara kesejahteraan di atas walaupun terlihat sepintas sederhana, tapi merupakan pekerjaan besar tidak semua tokoh di Indonesia bisa memahami dan mampu mewujudkan dalam kebijakan di lapangan. Dibutuhkan basis pengetahuan yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk mengimplementasikan negara kesejahteraan dalam formula kebijakan. Sangat disayangkan dalam bursa pasangan capres dan cawapres beredar yang akan diusung para pimpinan Parpol tidak ada jejak rekam yang menyakinkan dalam mereformulasikan kebijakan yang membawa Indonesia ke arah kesejahteran yang lebih baik termasuk para cawapresnya.
Di bursa cawapres yang beredar saat ini yang akan dicalonkan oligarki parpol antara lain Andika Perkasa, Airlangga Hartarto dan AHY. Andika Perkasa hanya punya pengalaman sebagai tokoh berkarier militer yang karirnya meroket karena menantu AM Hendropriyono, yang dekat dengan Megawati dan dikenal luas belum punya pengalaman mengurusi kemiskinan dan ekonomi.
Airlangga Hartarto punya jejak rekam sebagai Ketua Golkar, menjadi menteri era Jokowi, hanya punya pengalaman sebagai menteri yang mengurusi bisnis dan Industri tak punya pengalaman menangani masalah kesehateran rakyat. Demikian juga AHY yang melejit karier politiknya karena anak mantan Presiden SBY juga belum pernah berurusan masalah pengentasan kemiskinan.
Jika para pimpinan parpol dan para capres serius untuk menjalankan konstitusi yang menggariskan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, mereka seharusnya mencari figur yang sudah berpengalaman menjalankan kebijakan dalam masalah kesejahteraan dan penanganan kemiskinan.
Di antara figur yang punya jejak rekam penanganan kemiskinan yang seharusnya dipertimbangkan masuk bursa cawapres adalah Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang banyak menyabet tanda penghargaan di antaranya sebagai The Best Ministers dalam ajang Obsession Award 2020. Saat menjabat sebagai Mendikbud, kementerian yang dipimpinnya dianugerahi Penghargaan UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum untuk Praktik Luar Biasa dan Kinerja dalam Meningkatkan Efektivitas Guru. Dan masih banyak deretan penghargaan lain dalam kebijakan kesejahateraan rakyat dalam memajukan kesejahreaan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjalankan amanat pembukaan UUD 1945.
Dalam masalah kemiskinan bisa dilihat bagaimana Muhadjir Effendy mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini mencapai 1,4% yang mengalami penurunan jika dibandingkan masa pandemi Covid-19 lalu . Muhadjir memiliki concern yang besar dalam penanganan kemiskinan dan bagaimana membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Keterbatasan anggaran pengentasan kemiskinan di Kementerian di bawah koordinasinya justru membuat kreatif menciptakan sinergi dengan berbagai pihak terutama Pemda. Hasilnya di daerah-daerah di kabupaten/kota itu sudah banyak yang capaiannya tinggal 0,3%. Koordinasi dengan pihak Pemda memanfaatkan semua lini termasuk roadshow virtual seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota sehingga memetakan satu-satu, terutama daerah dengan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. Bahkan untuk menjamin akurasi implementasi kebijakannya terkadang sampai 18 kali pertemuan. Dengan cara seperti itu dukungan yang diberikan institusi di bawah koordinasi lebih bisa tepat sasaran.
Dengan prestasi kinerja Muhadjir Effendy seperti itu sudah sepatutnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dilirik para capres dan pimpinan parpol besar sebagai calon wakil presiden, agar kinerja pemerintah hasil Pemilu 2024 tetap dalam koridor konstitusi UUD 1945 sebagai negara kesejahteraan. (*)
M. Aminudin, Penulis adalah Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS)
