MAKLUMAT — Ada kabar yang membuat kita semua berhenti sejenak dan bertanya: sejauh mana negara ini masih tahu batas? Kasus dugaan penyadapan telepon Presiden oleh sejumlah jenderal polisi bukan sekadar skandal yang seru dibahas di grup WhatsApp. Ini soal kepercayaan. Soal siapa yang boleh memegang kunci kekuasaan. Dan soal apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua orang, termasuk mereka yang memakai seragam dan menyandang pangkat tinggi.
Bareskrim Polri menyebut telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal telepon Presiden serta pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur pada periode 2025-2026, lalu pada Oktober 2026 memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dari sistem komputer. Kalau benar, ini bukan cuma pelanggaran privasi. Ini menyerang fondasi negara itu sendiri.
Ketika Aparat Menghianati Amanah
Kepolisian punya tugas yang sangat penting: menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi warga. Tapi alat pengawasan yang seharusnya dipakai untuk menangkap penjahat bisa menjadi senjata berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Penyadapan, dalam kondisi tertentu dan melalui prosedur hukum, memang bisa menjadi bagian dari penegakan hukum. Namun penyadapan tanpa dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah adalah hal yang sangat berbeda.
Dalam kasus ini, pihak penyidik menyebut sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Artinya, yang menjadi persoalan bukan hanya “siapa yang disadap”, melainkan “siapa yang memberi izin” dan “atas dasar hukum apa”. Jika jawabannya adalah tidak ada, maka kita sedang berhadapan dengan penyalahgunaan wewenang yang serius.
Bayangkan saja: telepon Presiden adalah salah satu saluran komunikasi paling sensitif di negara ini. Di dalamnya bisa ada pembahasan kebijakan, urusan keamanan, hubungan dengan negara lain, atau keputusan-keputusan strategis. Jika saluran itu bisa disadap secara ilegal, bukan hanya Presiden yang menjadi korban. Seluruh mekanisme pemerintahan ikut terancam.
Bukan Sekadar Skandal Orang Besar
Ada kecenderungan bahwa kasus seperti ini diperlakukan sebagai drama elite: jenderal, presiden, pejabat, pengusaha, dan tokoh politik. Menarik? Tentu. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa dampaknya sampai ke warga biasa.
Ketika aparat negara diduga menyalahgunakan alat pengawasan, rasa aman publik ikut runtuh. Orang bisa mulai berpikir dua kali sebelum bicara di telepon. Jurnalis ragu menghubungi sumber. Aktivis takut menyampaikan kritik. Pengusaha curiga setiap negosiasi bisa bocor. Politisi saling tidak percaya. Pada akhirnya, masyarakat kehilangan ruang untuk berbicara secara bebas.
Padahal, demokrasi butuh ruang bicara yang sehat. Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahun sekali. Demokrasi hidup ketika warga boleh bertanya, mengkritik, berorganisasi, dan menyampaikan perbedaan pendapat tanpa merasa diawasi secara ilegal. Ketika privasi menjadi komoditas yang bisa diambil sembarangan oleh pihak berwenang, demokrasi kehilangan napasnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, dugaan penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden. Pihak penyidik menyebut sasarannya juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Kalau daftar itu benar, maka yang disadap bukan sekadar individu, tetapi banyak ruang kehidupan publik sekaligus.
Pengkhianatan Bukan Hanya Soal Niat
Kata “pengkhianatan” memang terdengar berat. Dan dalam konteks hukum, kita tidak bisa sembarangan menyebut seseorang pengkhianat negara sebelum ada proses hukum yang jelas. Presumsi tidak bersalah tetap harus dijaga. Tersangka bukan berarti terbukti bersalah.
Tapi secara politik dan moral, tindakan yang diduga terjadi ini layak disebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik. Mengapa? Karena aparat dilatih, dibiayai, dan diberi kewenangan oleh rakyat untuk melindungi negara. Bukan untuk mengawasi penguasa secara semena-mena. Bukan untuk mengintip lawan politik. Bukan juga untuk mencari keuntungan dari informasi yang seharusnya terlindungi.
Pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk pemberontakan bersenjata atau penjualan rahasia negara kepada musuh. Kadang ia datang dalam bentuk yang lebih halus: ketika seseorang memakai kewenangan negara untuk melayani ambisi pribadi. Ketika sistem yang dibuat untuk melindungi rakyat justru dipakai untuk menakut-nakuti, mengawasi, atau menekan.
Supremasi Hukum Sedang Diuji
Di sinilah bagian paling penting: supremasi hukum. Frasa ini sering terdengar keren di pidato, tapi maknanya sederhana. Tidak ada orang yang berada di atas hukum. Tidak ada pangkat yang membuat seseorang kebal dari penyidikan. Tidak ada jabatan yang bisa mengubah pelanggaran menjadi kebijakan.
Kabar menyebut tiga jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri. Jika proses hukum berjalan transparan, independen, dan tuntas, itu adalah kabar baik. Bukan karena ada orang yang jatuh, melainkan karena negara menunjukkan bahwa hukum tetap punya gigi.
Tapi jangan berhenti di penahanan. Publik perlu tahu: siapa yang memberi perintah, apa motifnya, siapa yang mengetahui, bagaimana data dikumpulkan, siapa yang mengaksesnya, dan untuk kepentingan siapa informasi itu digunakan. Penghapusan berkas hasil sadapan juga harus dijelaskan secara tuntas. Karena menghapus jejak digital bukan tindakan netral; dalam banyak kasus, itu justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan.
Penyidik menyebut pelapor, seorang petugas yang mengetahui penghapusan berkas, melaporkan peristiwa itu pada 30 Oktober 2026. Bareskrim kemudian memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita sejumlah telepon genggam, satu iPad, dan flashdisk. Ini menunjukkan bahwa ada jalur hukum yang bergerak. Sekarang tugasnya adalah memastikan jalur itu tidak berhenti di tengah jalan.
Jangan Biarkan Kasus Menguap
Kita sudah terlalu sering melihat pola yang sama. Kasus besar muncul, publik marah, konferensi pers digelar, tersangka ditetapkan, lalu perhatian bergeser ke isu baru. Beberapa bulan kemudian, tidak ada yang tahu kasus itu berakhir di mana.
Kalau kasus ini dibiarkan menguap, pesannya berbahaya: bahwa kekuasaan bisa menyerang dirinya sendiri tanpa konsekuensi. Bahwa selama seseorang cukup berpengaruh, ia bisa memainkan sistem. Bahwa hukum hanya tegas ketika korbannya lemah, dan melunak ketika pelakunya kuat.
Itu tidak boleh terjadi.
Negara perlu memastikan setiap tahap proses hukum dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada elite politik, tetapi kepada publik. Laporan kemajuan penyidikan, hasil audit forensik digital, dan penjelasan mengenai perlindungan saksi harus dibuka sejauh tidak mengganggu penyidikan. Transparansi bukan musuh hukum; justru ia adalah cara agar publik percaya bahwa hukum benar-benar bekerja.
Reformasi, Bukan Sekadar Mutasi
Setelah skandal seperti ini, respons institusional biasanya berupa pemecatan, mutasi, atau pembentukan tim khusus. Semua itu boleh, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi sistem pengawasan terhadap alat intersepsi dan pengawasan komunikasi.
Minimal ada tiga hal yang harus diperkuat.
Pertama, kontrol ganda. Penyadapan tidak boleh bergantung pada perintah internal satu institusi. Harus ada persetujuan hukum yang independen, dokumentasi yang rapi, dan mekanisme audit yang kuat.
Kedua, perlindungan pelapor. Orang yang berani melaporkan penyalahgunaan di dalam institusinya harus dilindungi. Tanpa perlindungan, budaya diam akan terus hidup. Dan budaya diam adalah tempat favorit penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, pengawasan publik. Bukan berarti membuka semua rahasia negara kepada umum. Ada informasi yang memang harus dilindungi demi keamanan. Tapi pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga independen, parlemen, auditor negara, dan mekanisme pengawasan yang tidak mudah dikuasai oleh pihak yang diawasi.
Demokrasi Diuji Saat Tidak Nyaman
Demokrasi paling mudah dipuji ketika semuanya berjalan lancar. Ia justru diuji ketika muncul kasus yang tidak nyaman, ketika pelakunya berasal dari kalangan berkuasa, dan ketika kebenaran berpotensi merusak citra institusi.
Kasus dugaan penyadapan ini adalah ujian besar. Bukan hanya bagi Polri, tetapi juga bagi pemerintah, parlemen, lembaga pengawas, media, dan masyarakat. Pemerintah harus berani menuntaskan kasus tanpa tebang pilih. Parlemen harus melakukan pengawasan yang serius, bukan sekadar menggelar rapat dengar pendapat untuk konsumsi kamera. Media harus terus mengawal fakta, bukan hanya mengejar sensasi. Dan warga tidak boleh cepat lupa.
Karena pada akhirnya, republik ini bukan milik segelintir jenderal, pejabat, atau elite politik. Republik ini milik semua warga yang membayar pajak, mematuhi hukum, dan berharap negara melindungi mereka.
Jika telepon Presiden pun bisa diduga disadap tanpa prosedur, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “siapa yang salah?” Pertanyaannya lebih besar: apakah kita masih punya sistem yang cukup kuat untuk menghukum mereka yang menyalahgunakan kekuasaan?
Jawabannya tidak boleh berupa retorika. Jawabannya harus berupa proses hukum yang jujur, tuntas, dan berani. Karena demokrasi tidak mati karena diserang dari luar. Demokrasi bisa mati perlahan ketika orang-orang di dalamnya berhenti menghormati batas.
Dan batas itulah yang kini sedang diuji.***
