DEBAT keempat Pilpres 2024 telah usai digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad (21/1/2024) malam di Jakarta Convention Center (JCC), membahas tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, hingga pembangunan desa.

Dalam debat yang diperuntukkan bagi para calon wakil presiden (Cawapres) itu, cawapres nomor urut 01 Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 03 Mahfud Md menyampaikan pandangan, visi, misi, gagasan dan rencana programnya kedepan, serta saling beradu argumen terkait tema yang dimaksud.

Cak Imin Gaungkan Etika Lingkungan dan Taubat Ekologis

Dalam penyampaian visi dan misinya, Cak Imin menyebut krisis iklim sebagai sebuah ancaman, yang dampaknya dirasakan secara nyata, sehingga harus diantisipasi.

“Krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana, negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya, kita harus sadar bahwa krisis iklim kenyataan, krisis iklim harus dimulai dengan etika,” ujar pria yang juga Ketua Umum PKB itu.

Menurut Cak Imin, solusi paling mendasar atas permasalahan krisis iklim adalah dengan mengedepankan etika lingkungan, sehingga terwujud keseimbangan ekologis antara manusia dengan alam.

“Etika lingkungan intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam, tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang dalam melaksanakan pembangunan kita,” jelasnya.

Cawapres yang diusung Koalisi Perubahan itu berpendapat, saat ini permasalahan krisis iklim belum diatasi dengan serius oleh pemerintah. Hal itu, kata dia, ditunjukkan dengan besaran anggaran penanganan krisis iklim yang masih jauh di bawah anggaran sektor lainnya.

Masalah transisi energi juga tak luput dari sorotan Cak Imin. Menurut dia, komitmen pemerintah dalam transisi menuju energi hijau atau energi baru dan terbarukan masih lemah.

“Memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya, yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius,” katanya.

“Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita punya target 2025 berkurang dari 23% menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 diundur jadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu, secara tegas, harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan di jalankan,” imbuh Cak Imin.

Lebih lanjut, pria asal Jombang, Jawa Timur itu mengutip perkataan Paus Fransiskus, mengajak semua pihak, termasuk para peserta Pemilu 2024 untuk melakukan ‘taubat ekologis’. Sebab, menurutnya, berbagai bencana ekologi yang terjadi dimana-mana adalah buah dari ketidakseimbangan dan permasalahan lingkungan akibat ulah manusia.

“Bahwa kita saksikan hari ini 9 tahun terakhir ini kerusakan iklim, lingkungan hidup yang mengkhawatirkan bencana ekologis, banjir, longsor, dan berbagai keadaan sulit lainnya, sulit terjadi ini bukan main-main, serius. Kalau boleh jujur kiamat makin dekat, ini kok dianggap biasa-biasa saja,” selorohnya.

“Saya hanya ingatkan Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama melakukan ‘taubat ekologis’, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi,” tandas Cak Imin.

Gibran: Hilirisasi, Energi Hijau, Hingga Green Jobs

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka turut membahas soal pajak karbon dan potensi cadangan nikel serta sumber energi baru dan terbarukan yang dimiliki Indonesia.

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjelaskan, jika membahas mengenai pembangunan yang rendah karbon dan ramah lingkungan, maka pasti harus menyinggung soal pajak karbon dan CCS (Carbon Capture and Storage).

“Agenda ke depan kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita dorong terus energi hijau berbahan baku nabati, tidak boleh lagi ketergantungan energi fosil,” ucapnya.

“Potensi energi baru terbarukan luar biasa sekali, ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas Bumi. Dan kita potensi yang besar sekali, 3.686 GW,” imbuh Gibran.

Lebih spesifik, pria yang juga Walikota Solo itu menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel sendiri merupakan salah satu bahan baku baterai lithium ion, yang umum digunakan untuk handphone (HP), motor listrik dan mobil listrik. Sebab itu, Gibran menekankan untuk melanjutkan program hilirisasi, dengan cakupan yang diperluas dan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara ketat.

“Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi perlu juga hilirisasi pertanian, sektor maritim dan hilirisasi digital. Sudah saatnya Indonesia tidak mengirim barang mentah,” tegasnya.

Cawapres yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto itu juga menyebut upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil demi mendorong transisi energi hijau yang lebih cepat. Menurutnya, bioavtur, biodiesel, dan bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang harus dimasifkan riset dan pengembangannya. Gibran mengklaim, hal itu sudah dilakukan pada B35 dan B40, yang berarti kadar biodiesel sebanyak 40% dan kadar solar sebanyak 60%.

“Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa bisa mencakup 3.686 GW yang meliputi energi surya, angin, air bioenergi dan panas bumi,” kata dia.

Lebih lanjut, Gibran menegaskan pentingnya mendorong kerjasama pentahelix. Sebab jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, serta UMKM, bisa dikawal dengan baik, akan membuka peluang 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan.

“5 juta di antaranya green jobs, peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs adalah peluang kerja masa kini dan masa depan,” kelakar Gibran

Mahfud Md Sorot Komitmen Pemerintah

Sementara itu, Cawapres nomor urut 03 Mahfud Md memulai penyampaiannya dengan menjelaskan tiga hal yang akan menentukan Indonesia di masa depan, yaitu Tuhan, manusia dan alam.

Pria yang juga menjabat Menko Polhukam itu mengungkapkan, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia terbilang besar, tetapi hal tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.

“Sumber daya alam Indonesia sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani semakin sedikit, lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi makin besar, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah,” ujarnya.

Menurut Mahfud, ada dua kunci dalam hal mengelola sumber daya alam, yakni komitmen dan keberanian. Dia menceritakan komitmen dan pengalamannya selama masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), di mana terdapat sekitar 2.500 gugatan menyangkut persoalan agraria, lingkungan, dan sumber daya alam.

Lebih lanjut, pria asal Pulau Madura itu menyebut ada empat tolak ukur dalam pemanfaatan sumber daya alam agar berpihak kepada rakyat, yakni pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan hak-hak yang diwariskan oleh para leluhur.

“Kami gunakan empat tolak ukur itu, tapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam kita,” sambungnya.

Mahfud menyoroti program food estate yang dinilainya gagal dan merusak lingkungan. Selain itu dia menyinggung persoalan deforestasi yang terjadi di Indonesia terbilang sangat besar. Bahkan, ia menyebutkan luas hilangnya hutan di Indonesia bisa mencapai luasnya negara Korea Selatan dalam sepuluh tahun terkahir.

“Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura, tempat saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun,” ujar Mahfud

Tak hanya itu, Cawapres yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu juga mengkritisi perihal sanksi pencabutan izin usaha pertambahan (IUP) dari perusahaan yang melakukan deforestasi sebagai hal yang tidak mudah. Sebab, kata dia, banyak pihak yang terlibat dan bermain, ada mafianya.

“Cabut saja IUP-nya. Ya, itu masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya,” tegas Mahfud.

“Saya sudah kirim tim ke lapangan, ditolak. (Padahal) sudah keputusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan, KPK mengatakan, untuk pertambangan di Indonesia banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat dan pejabat,” ujarnya. (*)

Reporter: Ubay

Editor: Aan Hariyanto