MAKLUMAT— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengkritik arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terlalu luas dan berpotensi menghamburkan anggaran negara. Dengan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menegaskan MBG seharusnya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, bukan disamaratakan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Anwar menanggapi pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang menempatkan MBG sebagai program lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, logika tersebut hanya tepat jika sasaran MBG benar-benar kelompok rentan.
“Pernyataan itu ada benarnya, tapi hanya berlaku bagi anak-anak dari keluarga miskin. Tidak relevan jika diterapkan juga kepada anak-anak dari keluarga mampu,” kata Anwar Abbas dalam catatan tertulisnya, Jumat (30/1/2026).
Ia memaparkan data BPS per Maret 2025 yang mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan penerima MBG pada 2026 mencapai 82,9 juta anak dengan estimasi anggaran hingga Rp335 triliun.
Menurut perhitungan Anwar, jika negara hany a menyasar 10 persen anak yang benar-benar membutuhkansekitar 8,3 juta anak anggaran MBG cukup sebesar Rp33,5 triliun.
“Artinya, sekitar 90 persen penerima MBG saat ini tidak masuk kategori mendesak. Orang tua mereka sejatinya mampu menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya,” tegas Ketua PP Muhammadiyah itu.
Anwar mengusulkan agar sisa anggaran sekitar Rp301,5 triliun dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan asumsi bantuan modal usaha sebesar Rp20 juta per orang, dana tersebut berpotensi melahirkan lebih dari 15 juta pelaku usaha baru.
“Dengan skema ini, negara bisa melakukan dua hal sekaligus memberi makan anak-anak miskin dan mengentaskan kemiskinan orang tuanya,” ujarnya.
Anwar menilai pendekatan tersebut lebih berkelanjutan dan bermartabat, karena mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin, bukan sekadar ketergantungan pada bantuan negara. Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, dalam tiga hingga empat tahun ke depan negara tidak lagi perlu mengalokasikan anggaran besar untuk makan gratis.
“Ketika orang tua sudah bekerja dan berpenghasilan, mereka akan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya sendiri. Ini solusi yang memuliakan manusia,” tuturnya.
