MAKLUMAT — Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI mengapresiasi langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, terutama terkait kesepakatan penambahan alokasi dana guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera dari pemerintah. Pertemuan tersebut menitikberatkan pada sinkronisasi langkah strategis agar proses pemulihan berjalan lebih efektif dan terukur.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai kesepakatan tersebut dapat mempercepat pembangunan hunian sementara sehingga kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi sebelum momen Idulfitri 2026.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatera pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera,” ujarnya, saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Dasco juga menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi faktor krusial agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, harus terus diperkuat agar distribusi bantuan tidak mengalami hambatan di lapangan.
Selain itu, Dasco juga menekankan pentingnya kepastian pemenuhan kebutuhan warga terdampak, baik yang masih berada di pengungsian maupun yang telah menempati hunian sementara dan hunian tetap. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial menjelang periode hari besar keagamaan.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatera pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdapat, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi,” tandasnya.
Lebih jauh, Dasco memandang percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga berpengaruh terhadap pemulihan psikologis masyarakat korban bencana.
“Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan agar target waktu dapat tercapai,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.
