MAKLUMAT — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sektor pertanian melalui program revitalisasi lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Program tersebut menjadi salah satu fokus pemerintahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Sabtu (7/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Nusron menilai kepemimpinan di Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Menurutnya, pemimpin daerah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi warga. “Pemimpin daerah harus mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Komunikasi Intensif dengan DPR RI
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pemerintah provinsi saat ini aktif membangun komunikasi dengan berbagai lembaga negara, termasuk DPR RI. Menurut dia, hampir seluruh komisi di DPR RI telah berkunjung ke Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan masukan bagi pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN. Semua masukan akan kami terjemahkan menjadi program kerja di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.
Percepat Penyelesaian Lahan Sawah Dilindungi
Luthfi menegaskan revitalisasi lahan pertanian merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Untuk mempercepat program tersebut, ia meminta seluruh bupati di Jawa Tengah berkoordinasi langsung dengan Kementerian ATR/BPN terkait penyelesaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Seluruh bupati saya minta berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar Lahan Sawah Dilindungi dan revitalisasi lahan pertanian dapat segera diselesaikan. Dengan begitu luas baku tanah pertanian di Jawa Tengah tetap terjaga,” tegasnya.***
