MAKLUMAT – Semakin memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada wacana penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemerintah bahkan menyiapkan sejumlah skenario, termasuk kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah.
Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah tidak kehilangan fokus. Di tengah ketidakpastian geopolitik, persiapan haji justru harus diperkuat, bukan dikendurkan.
Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan pentingnya membangun optimisme sekaligus memastikan kesiapan layanan bagi jemaah tetap maksimal.
“Pemerintah harus tetap optimis dan mempersiapkan fasilitas secara optimal, baik layanan ibadah maupun layanan pendukung,” ujar Ni’am dikutip, Kamis (19/3/2026) malam.
Ia mengingatkan wacana penundaan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas persiapan. Justru dalam situasi krisis, negara dituntut hadir lebih kuat dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Menurutnya, energi pemerintah seharusnya difokuskan untuk memperkuat layanan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga perlindungan jemaah di Tanah Suci.
Skenario Pemerintah dan Faktor Geopolitik
Pemerintah saat ini memang tengah mengkaji berbagai opsi penyelenggaraan haji 2026. Langkah ini diambil menyusul eskalasi konflik yang melibatkan kekuatan besar di kawasan, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah meminta penyusunan skenario antisipatif jika situasi keamanan di Timur Tengah tidak kunjung membaik menjelang musim haji.
Pendekatan ini dinilai sebagai langkah mitigasi risiko, mengingat faktor keamanan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis, antara menjaga keselamatan jemaah dan memastikan kepastian ibadah.
Ada tiga poin penting dalam dinamika ini:
1.Risiko geopolitik nyata
Konflik Timur Tengah bukan sekadar isu regional. Dampaknya bisa menjalar ke sektor penerbangan, keamanan kawasan, hingga akses ke Arab Saudi.
2.Haji sebagai layanan publik strategis
Penyelenggaraan haji bukan hanya soal ibadah, tetapi juga menyangkut jutaan warga negara. Gangguan sekecil apa pun bisa berdampak besar secara sosial dan politik.
3.Pentingnya manajemen krisis
Pemerintah dituntut menyiapkan skenario terburuk tanpa menciptakan kepanikan. Di sinilah komunikasi publik menjadi kunci.
