MAKLUMAT — Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M harus dilakukan secara antisipatif, transparan, dan berorientasi pada keamanan jemaah.
Ia menekankan bahwa hal tersebut sangat penting, mengingat dinamika ekonomi global serta eskalasi konflik di Asia Barat yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Zionis Israel, yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan tersebut.
Surahman menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan pemerintah terkait penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akibat kenaikan harga avtur dan kurs rupiah terhadap dolar AS. Ia menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan terkait tambahan biaya, namun tidak dibebankan kepada jemaah, melainkan ditanggung oleh keuangan negara.
“Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI (Menhaj) harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutp Sabtu (18/4/2026).
Lebih jauh, Surahman menegaskan bahwa adanya tambahan biaya tersebut harus disertai peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
Tak cuma itu, ia juga menyoroti kesiapan digitalisasi layanan haji, termasuk integrasi data antara Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) dengan otoritas Arab Saudi, agar efisiensi dapat tercapai tanpa menambah beban administrasi bagi jamaah.
Sementara itu, terkait pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Surahman menekankan pentingnya transparansi investasi serta pemanfaatan nilai manfaat untuk mendukung keberlangsungan layanan.
“Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji,” tandasnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Surahman, juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dalam aspek kesehatan jamaah, transportasi, serta pengaturan kuota haji yang masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menandaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus mengawal seluruh tahapan persiapan haji 2026.
Di sisi lain, Surahman menekankan bahwa aspek keamanan jamaah harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah eskalasi konflik di kawasan tersebut. Ia mengapresiasi Instruksi Presiden RI yang menegaskan keselamatan jamaah sebagai prioritas utama.
Ia juga mengunkapkan bahwa Kemenhaj RI telah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk pengaturan transportasi udara, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, serta rencana evakuasi darurat apabila kondisi memburuk.
“Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan. Seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman,” tegasnya.
Lebih jauh, Surahman juga mendorong pemerintah agar memastikan transparansi informasi kepada publik, sehingga jamaah tidak mudah terpengaruh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Ia meminta pembaruan resmi disampaikan secara berkala, sekaligus menyiapkan dukungan psikososial agar jamaah tetap tenang dan fokus menjalankan ibadah.
“Ibadah haji adalah amanah besar. Negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global,” pungkasnya.
