MAKLUMAT– Langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang turun tangan menjelaskan kenaikan harga Pertamax menuai kritik tajam. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensa, menilai kebijakan strategis yang berdampak luas bagi jutaan konsumen tersebut semestinya keluar langsung dari jajaran direksi Pertamina melalui konferensi pers, bukan sekadar unggahan di media sosial.
”Masa kenaikan harga Pertamax yang harus jelasin Seskab? Lama-lama citra Teddy bisa rusak karena selalu pasang badan,” ujar Hensa di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menegaskan bahwa cara komunikasi pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kali ini sangat tidak ideal. Meski ia tetap mengapresiasi inisiatif Teddy di tengah bungkamnya kementerian teknis dan Pertamina, mengumumkan kebijakan sebesar ini lewat Instagram dinilai kurang etis.
Hensa melihat sikap diam jajaran direksi BUMN energi tersebut mencerminkan ketidakberanian untuk berhadapan dan transparan dengan rakyat. Padahal, transparansi merupakan kewajiban dasar dari perusahaan pelat merah.
Ke depan, ia mendesak pemerintah memperbaiki pola komunikasi publik ini. Jika ada kebijakan krusial yang berdampak langsung pada kantong masyarakat, para pemangku kepentingan utama wajib tampil di depan publik secara langsung dan lisan.
”Direksi Pertamina itu takut banget sama rakyat. Harusnya kenaikan Pertamax ini diumumkan secara lisan, ada konferensi persnya, dan dijelaskan secara rinci mengapa harganya naik, apa dampaknya ke masyarakat. Bukan sekadar posting di Instagram,” pungkas Hensa.
Kritik Hensa membongkar masalah klasik dalam birokrasi kita: krisis komunikasi krisis (crisis communication). Ketika harga BBM naik, instansi teknis dan infomasi korporat Pertamina justru memilih “tiarap” untuk menghindari peluru kepuasan publik yang anjlok. Akibatnya, lingkaran utama istana dalam hal ini Seskab terpaksa mengambil alih peran yang bukan porsinya.
Pola “pasang badan” media sosial ini berbahaya. Selain mendegradasi fungsi humas korporasi BUMN yang digaji besar untuk menjelaskan fluktuasi pasar, taktik ini bisa mengikis modal politik (political capital) pejabat setingkat Seskab untuk urusan operasional yang teknis.
Publik membutuhkan akuntabilitas verbal dan ruang tanya jawab (konferensi pers) untuk meredam spekulasi ekonomi, bukan sekadar rilis visual satu arah di feed Instagram.
