Gus Yahya Tolak Penjabat Ilegal di Muktamar Ke-35 NU

MAKLUMAT – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menolak penjabat ilegal di Muktamar ke-35 NU, sekaligus menyerukan penguatan konstitusi organisasi demi menghentikan dualisme kepemimpinan. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menyampaikan ketegasan tersebut saat membacakan Surat Pernyataan resmi di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/12/2025).

​Langkah ini menjadi respons konfrontatif Gus Yahya untuk meredam ketegangan di tubuh jamiyah pasca-munculnya klaim penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum oleh kelompok lain. Ia meminta seluruh pengurus tidak terpengaruh riuh konflik dan tetap fokus mengurusi warga NU di akar rumput.

​“Mari kita bersama-sama, dalam semangat musyawarah, menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan,” tegas Gus Yahya.

​Gus Yahya menilai keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU di Hotel Aston pada 20 November 2025 lalu beserta produk turunannya cacat hukum atau illegal. Jika publik bersedia melihat peta masalah ini secara utuh, maka klaim penetapan Penjabat Ketua Umum jelas merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar.

​“Oleh karena itu, sebagai mandataris Muktamar yang bertanggung jawab menjaga konstitusi jamiyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Baca Juga  PWNU-PCNU Resah, Undangan Muktamar Belum Turun tapi Nama AHWA Sudah Diminta

​Melalui forum Muktamar ke-35 yang sah, Gus Yahya optimistis marwah serta tatanan organisasi warisan para pendiri Nahdlatul Ulama dapat terselamatkan. Ia juga mengajak semua pihak untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru demi menjaga ukhuwah.

​Babak Baru Polarisasi Elit PBNU

​Sikap ofensif KH Yahya Cholil Staquf yang menolak keputusan Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston mengonfirmasi adanya keretakan regulasi yang serius di level tertinggi PBNU. Konflik ini bukan lagi sekadar perbedaan persepsi, melainkan sudah menyentuh perebutan legitimasi kepemimpinan antara struktur Tanfidziyah (Pelaksana) dan Syuriyah (Pengawas).

​Dengan mendorong persiapan matang menuju Muktamar ke-35, Gus Yahya sedang melakukan manuver defensif yang cerdas. Ia sengaja mengembalikan bola panas konflik internal kepada forum tertinggi pemegang kedaulatan jamiyah (Muktamar).

Langkah ini akan menguji seberapa kuat basis dukungan struktural di tingkat wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU) terhadap kepemimpinannya di tengah gempuran mosi tidak percaya yang sempat ditiupkan kubu lawan.***