MAKLUMAT — Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MPKS PWM) Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bagi wilayah koordinasi Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Gresik, Ahad (26/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan itu diikuti 45 peserta yang merupakan pengelola LKS Muhammadiyah dan Aisyiyah. Bimtek tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pengelola sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola lembaga kesejahteraan sosial.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur M Himawan Sutanto mengatakan penguatan kapasitas pengelola LKS perlu diawali dengan standarisasi dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan lembaga. Menurutnya, LKS Muhammadiyah tidak hanya dituntut memberikan pelayanan sosial yang baik, tetapi juga memenuhi standar kelembagaan yang sesuai dengan regulasi pemerintah.
“Standardisasi menjadi fondasi penting agar seluruh LKS di lingkungan Muhammadiyah memiliki kualitas pelayanan yang setara, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, monitoring dan evaluasi bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian dari upaya membangun budaya mutu dalam pelayanan sosial,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mengikuti simulasi pengisian instrumen serta evaluasi akreditasi LKS. Melalui sesi praktik, peserta memperoleh pendampingan untuk memahami indikator penilaian akreditasi sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan di masing-masing lembaga.
Narasumber utama, Fadli Yulianto, memaparkan pentingnya peran Pekerja Sosial dalam penyelenggaraan LKS. Ia menilai keberadaan pekerja sosial menjadi elemen strategis untuk memastikan pelayanan sosial berjalan secara profesional, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan penerima manfaat.
“Pekerja sosial memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen, menyusun intervensi, melakukan pendampingan, hingga mengevaluasi hasil pelayanan. Karena itu, keberadaannya menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan mutu layanan sekaligus pemenuhan standar akreditasi LKS,” jelasnya.
Melalui bimbingan teknis tersebut, MPKS PWM Jawa Timur berharap seluruh LKS Muhammadiyah di wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Gresik semakin siap menghadapi proses monitoring, evaluasi, maupun akreditasi.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan sosial Muhammadiyah yang profesional, terstandar, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan layanan kesejahteraan sosial yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
