MAKLUMAT — Menguatnya peran negara dalam mengendalikan sektor-sektor strategis dinilai menjadi kecenderungan baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, di balik peluang tersebut, para ekonom mengingatkan bahwa kapitalisme negara (state capitalism) dapat berubah menjadi praktik kronisme apabila tidak ditopang tata kelola yang transparan dan institusi yang kuat.
Direktur Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengatakan kecenderungan negara mengambil peran lebih besar dalam perekonomian merupakan fenomena yang sulit dihindari di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, fragmentasi rantai pasok global, dan persaingan memperebutkan sumber daya strategis.
Meski demikian, menurut Rahman, penguatan peran negara harus diiringi pembenahan kelembagaan agar tidak berubah menjadi alat yang melayani kepentingan kelompok tertentu.
“Ada kekhawatiran, jangan-jangan disebutnya state capitalism, eh ujung-ujungnya cronyism. Negara bukannya melayani rakyat, malah negara melayani oligarki. Cuma bajunya saja diganti atas nama negara, padahal di belakang itu tetap saja oligarki,” ujarnya dalam forum Economic Frontline 2026 bertema State Capitalism 2.0: Driving Indonesia’s Next Phase of Growth yang digelar Transisi Bersih dan Soemitro Economic Forum di Jakarta, Rabu (29/7/206).
Ia menilai gejala tersebut sudah terlihat di sejumlah sektor strategis, termasuk sektor pangan yang masih dikuasai segelintir pelaku usaha.
“Dan itu sudah terjadi di lingkungan pangan, misalnya. Ada pengusaha yang mengontrol lahan sangat besar. Atas namanya state capitalism, realitasnya cronyism,” katanya.
Danantara sebagai Bentuk Kapitalisme Negara
Rahman mengatakan konsep kapitalisme negara tidak bisa hanya dimaknai sebagai semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Yang lebih penting adalah memastikan institusi yang menjalankan peran tersebut memiliki orientasi, prinsip tata kelola, serta target yang jelas.
Ia mencontohkan Danantara sebagai lembaga yang harus memiliki arah kebijakan yang tegas agar tidak kehilangan legitimasi publik.
“Danantara, misalnya, konsepnya bagaimana, orientasinya ke mana, prinsip-prinsip yang harus dijaga itu apa, dan target-targetnya apa saja? Kalau itu semua tidak jelas, maka bisa saja Danantara itu oligarki dalam baju kapitalisme negara,” ujarnya.
Rahman menilai kapitalisme negara tetap dapat menjadi instrumen pembangunan apabila diterapkan secara selektif dan berbasis efektivitas kebijakan.
“Yang efektif dilanjutkan. Kalau kebijakan yang tidak efektif, jangan dilakukan,” katanya.
Sementara itu, tuan rumah Economic Frontline, Harryadin Mahardika, mengatakan tren kapitalisme negara memang semakin menguat di Indonesia dalam satu tahun terakhir. Menurut dia, pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN menjadi salah satu indikator meningkatnya peran negara dalam mengelola aset dan investasi strategis.
“Dalam sudut pandang ekonom, kalau mau membicarakan kebijakan apa pun, pertanyaan dasarnya negara ini mau ke mana. Kecenderungan ekonomi beberapa negara memang mengarah ke state capitalism, dan khususnya Indonesia mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir,” ujarnya.
Forum Economic Frontline 2026 mempertemukan ekonom, akademisi, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas arah baru pembangunan ekonomi Indonesia, mulai dari industrialisasi, hilirisasi, kesehatan fiskal, tata kelola BUMN dan Danantara, hingga pembiayaan transisi energi di tengah perubahan lanskap ekonomi global.***
