Banggar DPRD Jatim dan Pemprov Sepakat Rp247 Miliar untuk TPG, tapi Tunggu Petunjuk BPK

MAKLUMAT – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dan Tim Anggaran Eksekutif akhirnya, menyetujui kekurangan Tunjungan Profesi Guru (TPG) di Jatim sebesar Rp274 miliar.

“Alhamdulliah kebutuhan TPG Rp274 miliar sudah disepakati tim anggaran Dewan dan eksekutif,” ungkap Ketua Komisi E yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Jatim, Sri Untari, usai mengikuti rapat Banggar bersama Tim Anggaran Eksekutif, Senin (3/8/2026).

Meski demikian, Untari mengatakan kesepakatan ini masih membutuhkan petunjuk dari BPK agar pengalokasiannya tepat dan sesuai aturan.

“Tapi untuk diketahui ini baru kesepakatan kita. Kita masih butuh petunjuk dari BPK. Yang penting niat baiknya sudah terpenuhi. Alhamdulliah dengan kengototan yang saya lakukan dengan dibantu banyak ketua fraksi, juga ketua komisi lainnya akhirnya semuanya sepakat,” tegas Untari.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut untuk mewujudkan harapan para guru ini, tinggal selangkah lagi yaitu konsultasi dengan BPK.

“Jika dibolehkan KPK baru bisa tertawa. Jadi ini belum selesai baru tahapan di tempat kita,” ucap Untari.

Politisi perempuan asal Malang ini menyebut dengan kesepakatan ini akhirnya memaksa eksekutif melakukan re-ploting. Sebab pihak eksekutif sudah membagi sesuai program yang sudah dianggarkan.

Baca Juga  DPRD Jatim Soroti Minimnya Anggaran untuk Perempuan dan Anak di PAPBD 2025

“Mau tidak mau karena mereka sudah membagi anggaran, dengan kesepakatan ini maka akan terkurangi Rp274 miliar,” tambahnya.

Untari menjelaskan anggaran TPG sebesar Rp274 miliar ini diambilkan dari SILPA Rp3,38 trilliun, tepatnya dari Rp2,45 triliun yang akan di-ploting oleh Pemprov Jatim.

“Dari dana Rp2,45 triliun ini akan ditata ulang dan terkurangi Rp247 milliar,” pungkasnya.