MAKLUMAT — Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Ye Su, menilai Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan populasi mudanya. Menurut dia, jumlah penduduk usia produktif yang besar belum cukup jika tidak diikuti kemampuan pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang dibutuhkan pembangunan.
“Indonesia merupakan negara berkembang yang besar sekaligus negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan populasi muda yang besar dan penuh tenaga, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengubah dividen demografi menjadi dividen talenta,” jelas Ye Su.
Pernyataan itu disampaikan dalam National Education Conference yang menjadi rangkaian Muhammadiyah Education (ME) Awards 2026, Sabtu (8/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ye Su memaparkan pengalaman Tiongkok dalam mengembangkan pendidikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan pembangunan.
Dividen talenta sendiri adalah manfaat ekonomi dan pembangunan yang muncul ketika populasi usia produktif Indonesia berhasil dibentuk menjadi sumber daya manusia yang terampil, berpendidikan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Menurut Ye Su, pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pendidikan perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah Tiongkok membangun sistem hukum pendidikan yang mencakup tujuh undang-undang dan lebih dari 30 peraturan administrasi.
Undang-Undang Pendidikan juga mengatur peningkatan proporsi pengeluaran pendidikan terhadap produk domestik bruto (PDB) secara bertahap. “Sesulit apa pun kondisinya, pendidikan harus diutamakan,” ujar Ye Su.
Komitmen tersebut terlihat dari belanja pendidikan pemerintah Tiongkok yang disebut berada di atas 4 persen dari PDB setiap tahun. Anggaran pendidikan juga terus meningkat. Menurut Ye Su, angka tersebut berada dalam standar 4 hingga 6 persen yang ditetapkan UNESCO, sementara hanya sekitar 22 persen negara di dunia yang memenuhi standar tersebut.
Bagi Ye Su, pendidikan juga tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat, perusahaan, yayasan, dan individu ikut mengambil bagian dalam mendukung akses pendidikan, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.
“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pendidikan juga didukung luas oleh masyarakat,” katanya.
Selama 35 tahun, total donasi pendidikan di Tiongkok disebut mencapai sekitar 23 miliar yuan atau sekitar Rp61 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun sekitar 21 ribu Sekolah Harapan dan membantu lebih dari 7,5 juta siswa dari keluarga miskin kembali bersekolah.
Tiongkok juga mengembangkan kebijakan pendidikan yang diarahkan untuk mencegah siswa tertinggal karena kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial. Pada pendidikan wajib, buku pelajaran diberikan secara gratis dan biaya sekolah pada umumnya dibebaskan. Dari 2021 hingga 2024, bantuan pendidikan diberikan kepada sekitar 630 juta siswa dengan total nilai lebih dari Rp1,2 kuadriliun.
“Tidak membiarkan seorang siswa tertinggal merupakan bagian dari komitmen terhadap pendidikan yang adil dan inklusif,” jelasnya.
Perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang mengikuti orang tua bekerja di kota dan anak-anak penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi pendidikan wajib kelompok khusus disebut telah mencapai lebih dari 97 persen. Tiongkok juga memperkuat hubungan antara sekolah di kota dan desa melalui pertukaran tenaga guru serta perbaikan kondisi pendidikan di daerah pedesaan.
Dari pemerataan akses, Ye Su kemudian mengarahkan pembahasannya pada hubungan pendidikan dengan dunia kerja. Menurut dia, pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi perlu mengikuti perubahan kebutuhan industri agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.
“Pendidikan harus membuka ‘kilometer terakhir’, sehingga pendidikan dapat melayani perkembangan ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Praktik tersebut terlihat di Yiwu Industrial and Commercial College yang bekerja sama dengan lebih dari 400 perusahaan lokal. Kampus tersebut menyesuaikan program studi berdasarkan perubahan kebutuhan pasar. Pada 2025, lima program studi lama dihentikan penerimaannya dan dua program studi baru dibuka. Mahasiswa juga mulai menjalani magang di perusahaan sejak tahun ketiga.
Tiongkok juga terus memperbarui program pendidikan tingginya. Pada periode 2021 hingga 2025, perguruan tinggi di berbagai daerah menambah program sarjana sekaligus menghentikan program studi yang dianggap tidak lagi sesuai. Pada 2026, Kementerian Pendidikan Tiongkok menambahkan 38 program studi baru di bidang yang berkembang.
Pengalaman tersebut kemudian ditempatkan Ye Su dalam konteks kerja sama internasional. Tiongkok menjalin kerja sama dan pertukaran pendidikan dengan lebih dari 180 negara dan wilayah serta telah menandatangani perjanjian pengakuan ijazah dengan 61 negara dan wilayah. Bahasa Mandarin juga telah masuk dalam sistem pendidikan nasional di sekitar 90 negara.
“Kami terus belajar dari pengalaman internasional dan berharap pengalaman yang kami miliki juga dapat memberi manfaat bagi dunia,” katanya.
Kerja sama pendidikan Tiongkok di luar negeri antara lain diwujudkan melalui pembangunan 38 Luban Workshop, sembilan Akademi Insinyur Unggul di luar negeri, dan 22 Akademi Pengembangan Guru Global. Bersama UNESCO, Tiongkok juga mendirikan Institut STEM di Shanghai. Program Penghargaan Pendidikan untuk Anak Perempuan dan Wanita Dunia pada periode 2015–2025 disebut telah memberi manfaat kepada lebih dari 6 juta anak perempuan di 19 negara.
Dalam konteks Indonesia, Ye Su menyatakan Tiongkok siap memperluas kerja sama di bidang pendidikan, penelitian ilmiah, serta pertukaran masyarakat dan budaya. Menurut dia, hubungan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda kedua negara untuk memperoleh pengalaman dan memperluas pengetahuan.
“Kami berharap para partisipan yang hadir pada hari ini dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, lebih mengenal Tiongkok, berkunjung ke Tiongkok, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai program pertukaran dan kerja sama dengan Tiongkok,” katanya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
