MAKLUMAT — Ketua Komite IV DPD RI, AA Ahmad Nawardi, menyoroti ketertinggalan Indonesia dalam sektor pendidikan dan ekonomi menjelang cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan HUT ke-22 DPD RI di Gedung DPD RI Jawa Timur, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Nawardi mengapresiasi lembaga keuangan, mulai dari perbankan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atas upaya menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut inflasi Indonesia berada di angka 4,9 persen.
Menurutnya, pembangunan menuju Indonesia Emas membutuhkan investasi besar, terutama untuk memperkuat kualitas pendidikan dan perekonomian masyarakat. “Untuk menuju Indonesia Emas membutuhkan investasi besar yang harus dicapai, yakni pendidikan dan ekonomi,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Nawardi menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi dan kompetensi sumber daya manusia. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara tetangga yang memiliki proporsi penduduk berpendidikan tinggi lebih besar. Ia menyebut China memiliki proporsi sarjana sekitar 40 persen, sedangkan Singapura mencapai 50 persen.
Nawardi juga menyinggung persoalan kualitas sumber daya manusia yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu kebutuhan penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.
“Diakui memang kita ini masih tertinggal dengan negara-negara tetangga kita,” ujarnya.
Nawardi mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan. Program tersebut meliputi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Ia berharap berbagai program itu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Selain pendidikan, Nawardi menyoroti arah kebijakan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir.
Nawardi menambahkan bahwa pemikiran neoliberalisme telah memengaruhi kebijakan ekonomi nasional selama sekitar 45 tahun. Menurutnya, pandangan tersebut cenderung membatasi keterlibatan negara dalam mendorong perkembangan ekonomi.
“Selama 45 tahun ekonomi kita ini juga mengalami cengkeraman neoliberalisme, di mana negara tidak perlu mengintervensi berkembangnya ekonomi,” jelasnya.
Ia mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nawardi berharap kegiatan ekonomi dapat berkembang hingga ke desa dan wilayah terpencil sehingga masyarakat di berbagai daerah memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Menurutnya, keberadaan berbagai unit usaha dan kegiatan jual beli di tingkat lokal perlu dimanfaatkan untuk memperluas perputaran ekonomi masyarakat. Ia berharap pengembangan usaha tersebut dapat mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar pusat-pusat perkotaan.
“Kita sudah ada KDMP, beberapa usaha kecil, instansi-instansi jual beli seperti Alfamart, Indomaret, beberapa UMKM dari beberapa unit usaha yang ada. Harapannya adalah perekonomian dapat tumbuh dengan merata hingga ke desa-desa dan tempat-tempat terpencil,” ujarnya.
Melalui momentum HUT ke-22 DPD RI, Nawardi berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan semakin baik dan dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Ia juga berharap pembangunan ekonomi membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.
“Harapannya di momentum milad ini ke depannya pertumbuhan ekonomi semakin makmur dan mendapat keberkahan,” tuturnya.
*) Penulis: Humanika Dian Nusantara
