MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyayangkan, anggota kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan melawan maraknya kasus judi online di Indonesia, justru ikut menjadi pelaku.
Oleh karena itu, Muhadjir meminta supaya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit memberi atensi khusus terkait judi online yang menjerat kepada para jajarannya.
“Itu wewenangnya Pak Kapolri, tapi saya minta perhatian karena mestinya penegak hukum memberantas judi, ini malah justru jadi bagian dari pelaku. Saya kira perlu ada perhatian khusus,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Kamis (13/6/2024).
Muhadjir mengakui judi online saat ini sudah menyasar banyak kalangan, tidak hanya menyasar kalangan bawah, juga menyasar kepada para civitas akademik kampus yang dinilai memiliki intelektualitas.
“Saya kira bahayanya sudah sangat mengkhawatirkan judi online. Karena sudah banyak korban. Tidak hanya segmen masyarakat tertentu seperti masyarakat bawah saja tapi juga masyarakat atas termasuk kalangan intelektual dengan perguruan tinggi banyak yang kena juga,” kata Muhadjir.
Muhadjir menuturkan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya mitigasi dan penanggulangan. Di antaranya mencatatkan para korban judi online yang habis hartanya sebagai bagian dari daftar penerima bansos.
“Termasuk banyak yang menjadi miskin baru, dan itu menjadi tanggung jawab kita, Kemenko PMK. Kita sudah melakukan banyak advokasi kepada korban judi online salah satunya memasukkan mereka ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penerima bansos,” kata Muhadjir.
Selain melalui bansos, Kemenko PMK juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pendampingan dan pengobatan kepada korban jiwa online yang mengalami gangguan kejiwaan.
“Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kami minta Kementerian Sosial untuk ikut turun tangan pembinaan, dan pemeliharaan,” tandas Muhadjir.
Sumber: Tirto
Editor: Aan Hariyanto
