MAKLUMAT — Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama mengatakan politik perlu dipahami sebagai seni yang membutuhkan strategi, integritas, dan kemampuan membaca kemungkinan. Menurutnya, politik tidak cukup dijalankan dengan mengandalkan kekuasaan, tetapi membutuhkan cara berpikir strategis agar kekuasaan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih luas.
Hal itu ia sampaikan dalam Sekolah Politik Perempuan yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Amaris Hotel Darmo Surabaya, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kegiatan bertema Penguatan Kepemimpinan Publik Perempuan Berbasis Integritas, Etika, dan Islam Berkemajuan tersebut, Lia membahas kepemimpinan politik, strategi, serta komunikasi di era digital. “Politik sebagai ‘SENI’, yaitu Strategy, Equity, Nation, Integrity,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Ning Lia menjelaskan strategi diperlukan karena politik selalu berhadapan dengan berbagai kemungkinan dan kepentingan. Ia mengutip pemikiran Harry R. Yarger bahwa strategi berkaitan dengan masa depan dan menuntut seseorang memahami hubungan antarelemen dalam sebuah persoalan. Strategi juga perlu memperhitungkan biaya, risiko, serta konsekuensi dari keputusan pihak lain.
Karena itu, ia mengenalkan analisis SWOT sebagai salah satu cara membaca situasi dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bagi Ning Lia, kemampuan tersebut penting bagi perempuan yang ingin mengambil peran dalam kepemimpinan publik. “Power is a means, not an end,” jelasnya.
Ning Lia menekankan kekuasaan yang diperoleh melalui proses politik semestinya dipandang sebagai sarana. Kekuasaan dapat digunakan untuk menjalankan agenda kepemimpinan dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Ia kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep welfare state, yakni tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar serta kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat.
Pembahasan mengenai strategi juga ia hubungkan dengan komunikasi politik. Mengutip Dan Nimmo, Ning Lia menjelaskan komunikasi politik merupakan proses strategis yang berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, dan tindakan publik terhadap persoalan politik. Karena itu, pesan politik perlu dirancang dengan memperhatikan komunikator, isi pesan, saluran, khalayak, dan efek yang ditimbulkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya memahami preferensi publik melalui komunikasi yang dekat dan langsung. Ning Lia menyebut konsep immediacy sebagai bentuk keterlibatan yang menghadirkan rasa kedekatan dalam komunikasi. Pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, menurutnya, diperlukan agar pesan politik tidak berhenti pada penyampaian informasi. “Jika anda menanam, jangan lupa memanen,” katanya.
Dalam konteks komunikasi digital, Ning Lia menjelaskan bahwa citra politik terbentuk melalui pesan, simbol, pengalaman, dan interpretasi publik. Karena itu, komunikasi politik perlu dievaluasi dari efek yang muncul pada audiens. Ia mendorong peserta untuk meminta umpan balik dan melihat apakah pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh penerima.
Materi tersebut kemudian diarahkan pada tantangan kepemimpinan politik di era digital. Ning Lia membahas teori jaringan Manuel Castells, Social Construction of Technology, Two-Step Flow, Spiral of Silence, Agenda-Setting, serta teori konstruksi sosial realitas untuk menjelaskan bagaimana teknologi dan jaringan komunikasi ikut memengaruhi pembentukan opini publik.
Ia juga menyinggung karakter Generasi Z yang tumbuh di tengah akses informasi cepat. Menurutnya, generasi ini memiliki perhatian terhadap isu sosial-politik, lingkungan, korupsi, serta peluang pengembangan diri. Karakter tersebut membuat strategi komunikasi politik perlu disesuaikan dengan cara publik, terutama generasi muda, menerima dan menilai informasi.
“Strategi itu tentang bagaimana kita berpikir, bukan apa yang harus kita pikirkan untuk sebuah strategi,” jelasnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
