MAKLUMAT – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Keputusan strategis ini diambil di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026), sebagai langkah nyata negara dalam memperkuat payung hukum dan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja di tanah air.
Sidang paripurna yang digelar secara terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan dihadiri oleh 326 anggota dewan dari berbagai fraksi.
Tidak hanya dihadiri oleh unsur legislatif, jalannya rapat penting ini juga disaksikan secara langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang hadir untuk mengawal detik-detik pengesahan regulasi ketenagakerjaan tersebut.
Sebelum ketuk palu pengesahan dilakukan, Wakil Ketua Komisi IX DPR yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, terlebih dahulu memaparkan laporan komprehensif mengenai proses panjang pembahasan perubahan beleid tersebut.
Dalam laporannya, ia menyampaikan bagaimana Panja bersama pemerintah telah merumuskan berbagai pasal krusial yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak dasar pekerja, peningkatan standar keselamatan kerja, serta penyelesaian sengketa industrial yang lebih berkeadilan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan resmi dari seluruh anggota dewan dan fraksi yang hadir di dalam ruang sidang paripurna.
“Sekarang kami akan menanyakan kepada seluruh fraksi apakah RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Puan Maharani di hadapan ratusan peserta sidang.
Pertanyaan tersebut langsung disambut dengan jawaban serempak dari seluruh anggota dewan yang hadir. “Setuju,” jawab peserta rapat, yang seketika diringi oleh sorak-sorai dan riuh gembira dari perwakilan buruh yang memadati area balkon Ruang Rapat Paripurna.
Tonggak Baru Perlindungan Buruh di Tengah Dinamika Global
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini menjadi babak baru yang sangat krusial dalam lanskap ketenagakerjaan nasional.
Di tengah arus globalisasi dan dinamika ekonomi yang kian kompetitif, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menjadi benteng pelindung bagi tenaga kerja Indonesia dari berbagai kerentanan eksploitasi, ketidakpastian status kerja, maupun minimnya jaminan sosial.
Keterlibatan aktif pimpinan serikat pekerja seperti KSPSI dalam sidang paripurna juga mencerminkan adanya ruang partisipasi publik yang substansial (meaningful participation) antara pembuat kebijakan dan masyarakat terdampak. Tantangan ke depan tentu tidak berhenti pada pengesahan dokumen hukum semata, melainkan pada ketegasan implementasi, pengawasan di lapangan, serta konsistensi penegakan aturan agar substansi undang-undang ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jutaan buruh di seluruh penjuru negeri.
