MAKLUMAT – Meski dilaporkan telah mengundurkan sejak Rabu (11/11) malam, secara politik nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal ditentukan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Usulan tersebut akan masuk dalam agenda rapat paripurna melalui pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI. Hal itu tercantum dalam surat undangan bernomor B/15796/LG.01.01/11/2026 tertanggal 11 November 2026 yang beredar melalui media sosial X.
Berdasarkan surat tersebut, sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB, bahkan kabar terbaru menyebut molor menjadi pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Lantai 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Surat tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Saan menyatakan bahwa usulan HMP terhadap Gibran telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, telah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI.
Saan menjelaskan, substansi usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Menurut Saan, para pengusul menggunakan ketentuan tersebut dalam mengajukan HMP terhadap Gibran. Namun, proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi
Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan pimpinan DPR, 120 anggota yang menandatangani usulan HMP berasal dari delapan fraksi.
Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, dan Partai NasDem 19 anggota.
Selanjutnya, Fraksi PKB menyumbang 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 penandatangan, disusul NasDem sebanyak 19 anggota.
Saan menyebut, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Tiga Agenda Sidang Paripurna DPR
Selain pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI, surat undangan sidang paripurna juga mencantumkan dua agenda lainnya.
Pertama, penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Kedua, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Masuknya usulan HMP dalam agenda sidang paripurna menjadi tahapan penting dalam proses politik di DPR. Namun, pengumuman usulan tersebut bukan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Proses selanjutnya bergantung pada mekanisme kelembagaan DPR serta ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
