MAKLUMAT –Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat di lingkungan Istana kembali menjadi sorotan. Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo menduga peretasan tersebut tidak sekadar menggunakan sistem penyadapan konvensional, tetapi melibatkan spyware canggih seperti Pegasus yang dikembangkan perusahaan teknologi Israel, NSO Group.
Dalam dialog eksklusif di kanal Forum Keadilan TV yang dikutip, Sabtu (14/11/2026), Ibnu menjelaskan bahwa penyadapan terhadap pejabat setingkat Presiden membutuhkan teknologi dengan kemampuan jauh lebih luas dibandingkan sistem penyadapan komunikasi biasa.
Ia membedakan penyadapan melalui Lawful Interception Management System (LIMS) dengan peretasan menyeluruh atau device takeover. Menurutnya, LIMS umumnya bekerja melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk merekam komunikasi telepon, SMS, serta melacak lokasi berdasarkan menara BTS.
Namun, sistem tersebut dinilai tidak cukup untuk mengakses komunikasi digital pejabat negara yang kini banyak menggunakan aplikasi percakapan terenkripsi seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal.
“Untuk target sebesar Presiden yang profilnya paling tinggi di Indonesia, penyadapan dengan metode LIMS ini sangat kurang. Saya meyakini sejak awal bahwa ini bukan sekadar LIMS, melainkan peretasan menggunakan Pegasus atau spyware sejenis,” ungkap Ibnu.
Pegasus Bisa Mengakses Ponsel Tanpa Klik
Ibnu menjelaskan Pegasus memiliki kemampuan berbeda dibandingkan perangkat pengintai yang membutuhkan interaksi pengguna. Spyware tersebut dapat memanfaatkan celah keamanan perangkat melalui metode zero-click atau zero-day exploit.
Dengan metode zero-click, perangkat korban berpotensi terinfeksi tanpa harus membuka atau mengeklik tautan tertentu. Sementara zero-day exploit memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui atau belum mendapatkan perbaikan dari pengembang sistem.
Jika berhasil menginfeksi perangkat, spyware seperti Pegasus dapat memberikan akses luas kepada operatornya. Kemampuan tersebut antara lain membaca percakapan, mengambil dokumen pribadi, mengakses kamera dan mikrofon, serta memantau aktivitas perangkat.
Akses tersebut berpotensi membahayakan keamanan komunikasi pejabat negara, terutama apabila perangkat yang menjadi sasaran menyimpan informasi strategis pemerintahan.
Dugaan Pendanaan dari Jaringan Judi Online
Selain mempertanyakan teknologi yang digunakan, Ibnu menyoroti asal-usul pembiayaan operasi penyadapan. Ia menjelaskan, NSO Group menerapkan skema penjualan Business-to-Government (B2G), yakni menjual perangkatnya kepada pemerintah atau lembaga negara yang memiliki kewenangan.
Karena itu, lanjut Ibnu, apabila pengadaan Pegasus tidak ditemukan dalam audit anggaran lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), maupun Polri, perlu ditelusuri kemungkinan sumber akses teknologi tersebut.
Ia menyebut dua kemungkinan, yakni keterlibatan pihak asing yang menggunakan lisensi milik negara lain atau pemanfaatan pasar gelap siber untuk memperoleh akses peretasan secara ilegal.
Ibnu juga mengutip laporan investigasi Amnesty International periode 2017–2023 yang mencatat aktivitas infrastruktur spyware seperti Pegasus dan Candiru di Indonesia.
Ia kemudian mengaitkan besarnya biaya pengadaan dan operasional teknologi tersebut dengan dugaan aliran dana dari jaringan judi online.
“Uang untuk membeli peranti mahal ini berasal dari mana jika tidak melalui pengadaan resmi negara? Di sinilah muncul asumsi kuat mengenai keterkaitan dengan perputaran uang judi online (judol) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah di Indonesia dan disalahgunakan untuk mendanai gerakan makar,” tandasnya.
Pernyataan mengenai keterkaitan dana judi online dengan dugaan pendanaan aksi makar tersebut merupakan dugaan yang disampaikan Ibnu. Hubungan pendanaan itu belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan dalam dialog tersebut.
Data Pertahanan dan Kebijakan Negara Jadi Sasaran
Ibnu menilai, apabila peretasan benar-benar menyasar Presiden dan pejabat lingkaran Istana, informasi yang berpotensi diakses bukan hanya komunikasi pribadi, tetapi juga data strategis pemerintahan.
Di sektor pertahanan, informasi yang dinilai rentan antara lain rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk pembelian jet tempur dari Turki dan Prancis serta rencana akuisisi kapal induk.
Informasi tersebut memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan kemampuan pertahanan dan kepentingan keamanan nasional.
Di bidang hubungan luar negeri dan energi, Ibnu menyoroti kemungkinan akses terhadap komunikasi tingkat tinggi Presiden dengan pemimpin negara lain, termasuk pembicaraan Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai pasokan minyak dan energi.
Selain itu, kebocoran informasi mengenai kebijakan ekonomi sebelum diumumkan secara resmi juga berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu.
Menurutnya, informasi yang diperoleh lebih awal dapat digunakan pemodal atau kelompok berkepentingan untuk memindahkan aset dan mengambil keputusan bisnis sebelum kebijakan pemerintah diberlakukan.
Respons Pemerintah dan Penanganan Kasus
Dalam dialog tersebut, Ibnu juga menyinggung cara Presiden Prabowo merespons dugaan penyadapan. Presiden perlu memperhitungkan dampak politik dan keamanan nasional dalam mengambil langkah.
Ia mengatakan penanganan secara bertahap dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Penanganan penyadapan melalui LIMS hingga penyitaan aset digital sebagai bagian dari tahapan yang perlu dicermati dalam pengungkapan kasus tersebut.
