Prabowo Cari Wapres Pengganti Gibran, Harus Dipercaya dan Tak Jadi Ancaman

prabowo

MAKLUMAT–Presiden Prabowo Subianto diperkirakan tidak hanya mempertimbangkan latar belakang dan kekuatan politik dalam menentukan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Faktor kepercayaan pribadi dan kemampuan menjaga soliditas koalisi menjadi pertimbangan utama dalam memilih pendampingnya hingga akhir masa pemerintahan.

Pengamat politik Nurul Fatta mengatakan Prabowo membutuhkan sosok yang memiliki hubungan kepercayaan kuat dengan dirinya. Selain itu, figur tersebut harus mampu diterima partai-partai pendukung agar tidak memunculkan persoalan baru di internal koalisi pemerintahan.

“Presiden memilih pengganti wakil presiden, kriteria yang paling utama adalah orang yang dipercaya secara pribadi oleh Presiden. Itu pasti,” kata Fatta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, pertimbangan Prabowo tidak berhenti pada faktor kedekatan personal. Presiden juga perlu menghitung keuntungan strategis dari sosok yang dipilih, baik untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan maupun menghadapi kepentingan politik menuju Pilpres 2029.

Sejumlah Nama Masuk Perhitungan

Dalam pemetaan Fatta, terdapat beberapa kemungkinan asal figur yang dapat dipertimbangkan Prabowo untuk mengisi posisi Wapres. Pilihannya mencakup kader partai pengusung pada Pilpres 2024, partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, kalangan profesional, hingga lingkaran dekat Presiden.

Salah satu opsi berasal dari partai-partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun, setiap nama memiliki konsekuensi politik tersendiri.

Baca Juga  Tekankan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Puncak Peringatan HGN 2025, Prabowo: Terima Kasih Kepada Semua Guru di Indonesia!

Fatta menyoroti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu figur yang perlu diperhitungkan. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut memiliki kekuatan politik, tetapi berpotensi menjadi pesaing Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2029.

Pilihan lainnya datang dari partai-partai KIM Plus, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Meski demikian, langkah tersebut juga berpotensi menimbulkan kekecewaan di antara partai-partai koalisi utama jika tidak diimbangi dengan kesepakatan politik.

PDIP juga masuk dalam kemungkinan perhitungan. Kedekatan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dapat menjadi salah satu pintu komunikasi politik. Namun, opsi tersebut berpotensi menghadapi resistensi dari sejumlah partai yang selama ini mendukung pemerintahan.

Amran dan Purbaya Jadi Opsi Profesional

Selain kader partai, Prabowo

juga dapat mempertimbangkan figur dari kalangan profesional dan teknokrat. Dua nama yang disebut Fatta adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Amran memiliki pengalaman dan kedekatan dengan sektor pertanian, sedangkan Purbaya mempunyai latar belakang teknokratis serta popularitas yang berkembang di ruang publik.

Keduanya menawarkan karakter dan pengalaman berbeda. Namun, penentuan figur profesional tetap membutuhkan perhitungan politik, terutama terkait penerimaan partai-partai pendukung pemerintahan.

Baca Juga  Respon Khofifah soal PDIP Ngotot Ingin Cawagub Bukan Emil

Lingkaran Dekat Prabowo Juga Berpeluang

Jika berbagai opsi tersebut tidak menemukan titik temu, Prabowo juga berpotensi mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya.

Fatta menyebut nama Hasyim Djojohadikusumo dan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai dua sosok yang dapat masuk dalam perhitungan.

Namun, pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap persepsi publik. Penunjukan Hasyim berpotensi memunculkan sorotan mengenai nepotisme karena hubungan keluarganya dengan Prabowo. Sementara itu, penunjukan Sjafrie dapat memunculkan perdebatan mengenai dominasi kalangan militer dalam pemerintahan.

Ia menegaskan siapa pun yang nantinya dipilih harus mampu menjalankan fungsi pendamping Presiden tanpa menciptakan persaingan kekuasaan di dalam pemerintahan.

“Wakil presiden dipilih sebagai penyeimbang yang tidak mengancam,” tandas Fatta.

Dengan demikian, pengisian posisi Wapres pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan penentuan figur untuk melengkapi kepemimpinan nasional. Prabowo juga harus mempertimbangkan kepercayaan personal, keseimbangan kepentingan partai koalisi, serta stabilitas politik pemerintahan hingga Pilpres 2029.