MAKLUMAT – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden tidak serta-merta mengakhiri persoalan hukum terkait proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Mahfud, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran masih dapat dikejar melalui jalur hukum. Ia menilai persoalan tersebut harus diusut untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan demokrasi.
“Pencalonan Gibran itu adalah satu pelanggaran konstitusi dan hukum melalui akal-akalan. Itu sudah dibuktikan di dalam putusan MKMK bahwa itu adalah sebuah rekayasa dan pelanggaran berat,” kata Mahfud dalam wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (18/11).
Mahfud menjelaskan, polemik pencalonan Gibran bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka peluang bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.
Namun, proses pengambilan putusan tersebut kemudian menjadi sorotan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat terkait konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan, meskipun putusan MK tetap harus dihormati, pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan juga harus dipertanggungjawabkan.
“Kalau MK sudah memutus, meskipun salah, harus ikut. Tetapi UUD dan hukum juga memberi jalan agar hakimnya harus dihukum,” ujarnya.
Mahfud Soroti Persoalan Surat Penyetaraan Ijazah
Selain persoalan batas usia, Mahfud juga menyoroti polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan keabsahan surat keterangan tersebut. Menurut Mahfud, persoalan yang diperiksa MA bukan semata-mata mengenai kepemilikan ijazah, melainkan keabsahan dokumen penyetaraan yang digunakan dalam proses Pemilu 2024.
“MA itu tidak mengadili ijazah, tetapi mengadili surat keterangan yang pada tahun itu tidak ada. Seumpama ijazahnya pun betul, tidak ada gunanya terhadap putusan MA ini karena menyangkut Pemilu 2024,” jelasnya.
Mahfud menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden. Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penerbitan dokumen maupun penyelenggaraan pemilu juga perlu dimintai pertanggungjawaban.
Ia secara khusus menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahfud menyebut terdapat sejumlah ketentuan pidana yang menurutnya dapat digunakan untuk mengusut persoalan tersebut.
“KPU itu harus diusut. Itu saya pernah melalui podcast ini, ada 11 pasal yang bisa menjerat dia ke peradilan pidana,” katanya.
Menurut Mahfud, pihak yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah juga perlu diperiksa. Ia menilai penegakan hukum harus dilakukan terhadap semua pihak yang memiliki keterlibatan, bukan hanya berfokus pada Gibran.
Gibran Masih Bisa Dimintai Pertanggungjawaban
Mahfud tidak menutup kemungkinan Gibran turut dimintai keterangan dalam proses hukum apabila penyidik menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatannya.
Namun, ia juga mengakui kemungkinan Gibran tidak mengetahui atau tidak terlibat langsung dalam dugaan rekayasa dokumen tersebut. Hal itu, menurutnya, harus dibuktikan melalui proses hukum.
“Kalau dari pidana terbukti bahwa pencalonannya melalui pidana, minta pertanggungjawaban,” ujarnya.
Mahfud menambahkan, apabila tindak pidana terbukti, pengadilan dapat mempertimbangkan konsekuensi hukum lebih lanjut, termasuk pencabutan hak politik dan pengembalian uang negara sesuai proses penuntutan dan putusan pengadilan.
“Pengadilan nanti bisa memutus mencabut hak-hak politik dan mengembalikan uang yang sudah dipakai untuk negara,” katanya.
Karena itu, Mahfud menilai pengunduran diri Gibran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan pengusutan dugaan pelanggaran dalam proses pencalonannya.
Ia menegaskan, tujuan utama penegakan hukum bukan semata-mata menyelesaikan persoalan politik seseorang, melainkan membangun tata kelola demokrasi yang taat konstitusi.
“Gibran mungkin tidak salah, tetapi proses ini salah dan sudah dibenarkan oleh MK dan oleh konstitusi. Kita hargai Gibran mau bertarung lagi, bangun saja dari sekarang,” tutur Mahfud.***













