Pelindungan Pekerja Harus Dimulai Sejak Mencari Pekerjaan hingga Setelah Hubungan Kerja Berakhir

Wamenaker Afriansyah Noor. (Foto: Kemnaker)

MAKLUMAT — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari tahap mencari pekerjaan, selama menjalani hubungan kerja, hingga setelah masa kerja berakhir.

Ia menegaskan, prinsip tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Afriansyah menjelaskan, pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif.

Proses penempatan tenaga kerja juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi. Ketentuan ini turut memperhatikan kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar mendapatkan kesempatan yang setara dalam memasuki dunia kerja.

Selain proses rekrutmen, regulasi tersebut juga mengatur penyelenggaraan pemagangan agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan.

Pengaturan itu meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Baca Juga  Kemnaker Bersama ASEAN Bahas Perdagangan dan Hak Tenaga Kerja untuk Perkuat Daya Saing Ekonomi

“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” tandas Afriansyah.

Pada tahap hubungan kerja, ia menyebut bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Tak cuma itu, Afriansyah juga mengingatkan bahwa penerapan K3 merupakan hak fundamental pekerja yang tidak boleh sekadar dipandang sebagai pemenuhan administrasi perusahaan.

“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” jelasnya.

Sementara itu, ketika hubungan kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial.

Pelaksanaan pelindungan tersebut didukung melalui pengawasan ketenagakerjaan yang profesional dan penegakan hukum secara tegas, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Meski demikian, sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan dalam regulasi baru tersebut. Di antaranya pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca Juga  Tiga Karakter Penting SDM Hadapi Perubahan Dunia Kerja Menurut Menaker Yassierli

“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” terang Indah.***