Suli Da’im Pertanyakan Proporsionalitas Keterwakilan 13 Anggota Dewan Pendidikan Jatim

MAKLUMAT – Komposisi 13 anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2027–2032 perlu dievaluasi dari aspek proporsionalitas keterwakilan organisasi masyarakat. Pasalnya, berbagai organisasi kemasyarakatan selama ini memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari sekolah, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi.

Persoalan tersebut disoroti anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, H. Suli Da’im. Ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur menjelaskan pertimbangan, kriteria, dan mekanisme penetapan 13 anggota Dewan Pendidikan yang telah terpilih.

Menurutnya, keterbukaan mengenai proses seleksi penting untuk memastikan komposisi Dewan Pendidikan mencerminkan keragaman ekosistem pendidikan di Jawa Timur.

“Pendidikan di Jawa Timur tumbuh melalui kontribusi banyak pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan yang mengelola sekolah, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Karena itu, penting memastikan bahwa proses seleksi Dewan Pendidikan mempertimbangkan keberagaman ekosistem pendidikan secara adil dan proporsional,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Suli menegaskan, persoalan ini bukan untuk mempersoalkan individu yang telah ditetapkan sebagai anggota. Namun, proses seleksi dan pertimbangan keterwakilan perlu diketahui publik agar keputusan kelembagaan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang perlu kita dorong bukan polemik tentang siapa yang terpilih, melainkan bagaimana prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada unsur masyarakat yang kontribusinya besar terhadap pendidikan tetapi belum terwakili secara memadai, hal itu patut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Baca Juga  Tidak Sinkron dengan Pusat, Saifudin Zuhri DPRD Jatim Desak Gubernur Khofifah Revisi WFH Rabu

Ia menilai, organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan lembaga pendidikan luas merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan Jawa Timur. Karena itu, kontribusi dan pengalaman mereka patut menjadi salah satu pertimbangan dalam membangun representasi masyarakat di Dewan Pendidikan, tanpa mengesampingkan kompetensi, integritas, dan mekanisme seleksi yang berlaku.

Suli meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur memberikan penjelasan kepada Komisi E DPRD Jatim mengenai dasar penetapan 13 anggota tersebut. Penjelasan itu diharapkan mencakup kriteria seleksi, mekanisme penilaian, serta pertimbangan komposisi keterwakilan unsur masyarakat.

Baginya, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan Harus jadi Rumah Bersama

Terlepas dari catatan mengenai proses seleksi, Suli Da’im menyampaikan selamat kepada 13 anggota Dewan Pendidikan Jatim periode 2027–2032. Ia berharap seluruh anggota dapat menjalankan amanah secara independen, profesional, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Ia juga berharap Dewan Pendidikan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

“Selamat kepada 13 anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur periode 2027–2032. Semoga dapat menjalankan amanah dengan bijaksana, membawa gagasan-gagasan segar, dan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga  Ketua Komisi A DPRD Jatim Soal Usulan Prabowo tentang Pilkada: Perlu Kajian Mendalam

Menurut Suli, Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan kebijakan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.

Karena itu, komposisi keanggotaannya diharapkan mampu menghadirkan beragam pemikiran, pengalaman, dan perspektif dari unsur masyarakat yang selama ini ikut membangun pendidikan di Jawa Timur.

“Dewan Pendidikan harus menjadi rumah bersama bagi kemajuan pendidikan Jawa Timur. Kritik harus disampaikan dengan niat memperbaiki, sedangkan pemerintah perlu menjawabnya dengan keterbukaan. Tujuan akhirnya satu: menghadirkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.