Bukan Cuma Gibran, Ijazah DPR hingga Menteri Diminta Diperiksa

Ruang sidang paripurna DPR RI

MAKLUMAT –Verifikasi ijazah pejabat publik tidak boleh hanya menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPR, DPRD, menteri, hingga pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah juga perlu mendapatkan perlakuan yang sama jika muncul persoalan mengenai keabsahan dokumen pendidikan mereka.

Desakan tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik Sugiyanto di tengah polemik ijazah Gibran yang berkembang menjadi persoalan nasional. Menurut dia, kontroversi tersebut semestinya menjadi momentum untuk mendorong transparansi riwayat pendidikan seluruh pejabat publik.

Sugiyanto menilai masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan pejabat negara untuk memenuhi persyaratan jabatan.

Dia menegaskan,pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada anggota DPR. Verifikasi juga perlu mencakup anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, para menteri, serta pejabat publik lainnya.

“Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Sugiyanto dikutip, Rabu (18/11/2026).

Verifikasi Ijazah Tidak Boleh Tebang Pilih

Sugiyanto mengatakan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan harus menjadi dasar dalam memeriksa keabsahan ijazah pejabat publik.

Baca Juga  Mujur, PDIP Bakal Dapat Limpahan 3 Kursi PPP yang Hangus di Jatim

Menurut dia, ketika persoalan ijazah seorang pejabat tinggi negara dapat memicu polemik besar hingga berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan, riwayat pendidikan pejabat publik lainnya juga patut mendapat perhatian.

Desakan transparansi itu mencakup dokumen pendidikan mulai dari tingkat SLTA atau sederajat, termasuk ijazah Paket C, hingga jenjang sarjana (S1), magister (S2), dan pendidikan lainnya.

Meski demikian, Sugiyanto tidak mengusulkan audit ijazah seluruh pejabat publik dilakukan secara serentak. Dia memahami langkah tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan apabila tidak disertai mekanisme dan dasar pemeriksaan yang jelas.

Karena itu, dia mendorong verifikasi secara proporsional terhadap pejabat yang dokumen pendidikannya dipersoalkan, diduga tidak sesuai, atau mendapat permintaan pemeriksaan dari masyarakat dengan alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

KPU dan Lembaga Pendidikan Punya Peran

Sugiyanto menjelaskan,mekanisme pemeriksaan persyaratan pendidikan sebenarnya sudah tersedia dalam setiap tahapan pencalonan maupun pengangkatan pejabat publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya, memiliki kewenangan memverifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan pemilu. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi untuk memastikan calon memenuhi ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  Soal Pilkada 2024, KI Minta KPU Matangkan Sirekap dan Jamin Keterbukaan Informasi

Sementara itu, keabsahan dokumen pendidikan dapat dikonfirmasi melalui lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan.

Dengan mekanisme tersebut, pemeriksaan tidak semata-mata bergantung pada desakan publik, tetapi juga harus mengikuti prosedur resmi dan melibatkan pihak yang berkompeten.

Sugiyanto menekankan bahwa transparansi dan keadilan tidak berarti semua pejabat harus menjalani audit tanpa alasan. Pemeriksaan harus memiliki dasar yang dapat diuji sehingga tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik terhadap seseorang.

“Keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama,” tandas Sugiyanto.