PBNU Minta Negara Hadapi Gerakan LGBTQ, Dorong Regulasi Khusus

MAKLUMAT –Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta negara mengambil langkah struktural menghadapi gerakan dan propaganda kelompok pendukung Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). PBNU juga mendorong pemerintah bersama DPR RI menindaklanjuti penyusunan naskah akademik pencegahan penyebaran budaya LGBTQ menjadi instrumen hukum yang mengikat.

“ Negara perlu hadir melalui kebijakan yang terstruktur untuk menghadapi kelompok yang dinilainya secara sistematis membangun gerakan dan propaganda terkait LGBTQ,” tegas Rais Syuriyah PBNU KH M. Cholil Nafis dikutip, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan sikap PBNU terhadap perilaku dan kampanye LGBTQ didasarkan pada pandangan keagamaan serta kepedulian terhadap sesama manusia.

Kiai Cholil menjelaskan pendekatan dakwah dan pendampingan keagamaan menjadi bagian dari upaya PBNU dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Soroti Risiko Kesehatan dan HIV/AIDS

Kiai Cholil juga mengangkat persoalan kesehatan, khususnya risiko penularan HIV/AIDS yang dikaitkannya dengan praktik hubungan seksual sesama jenis.

Ia menyebut risiko kesehatan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.

“Dan ternyata, penyakit HIV/AIDS itu, sebuah penelitian menyebutkan di antara asal-usulnya adalah karena mereka hubungan sejenis dan sampai sekarang belum ditemukan obatnya,” ungkap Kiai Cholil.

Baca Juga  Resmi! Rusdi Masse Mappasessu Gantikan Ahmad Sahroni Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu menilai persoalan kesehatan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perilaku seksual dan kehidupan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembentukan karakter generasi bangsa melalui pendidikan dan nilai-nilai keagamaan.

“Jadi kalau bangsa ini sedang mencetak karakter bangsa Indonesia, maka masuknya jangan ke LGBT, itu adalah merusak karakter kita,” tandasnya.

PBNU Dorong Penguatan Regulasi

Selain menyoroti persoalan kesehatan dan pembinaan keagamaan, Kiai Cholil meminta pemerintah memperkuat langkah hukum untuk menindaklanjuti penyusunan naskah akademik yang sedang dilakukan Kementerian Agama.

PBNU berharap dokumen tersebut dapat menjadi landasan penyusunan instrumen hukum yang mengikat melalui pembahasan bersama DPR RI.

Menurut Kiai Cholil, regulasi tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, ketahanan keluarga, serta nilai-nilai kehidupan berbangsa.

Ia juga menegaskan bahwa ajaran agama dan ketentuan konstitusi menjadi landasan pandangan PBNU mengenai perkawinan dan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.

PBNU berharap pemerintah tidak berhenti pada penyusunan naskah akademik, tetapi melanjutkannya melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan Libatkan Ormas Keagamaan

Forum penyusunan naskah akademik yang digelar Kementerian Agama tersebut menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan mengenai rencana kebijakan pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.

Baca Juga  Bullying Anak Mengkhawatirkan: Abdullah DPR Buka Opsi UU Khusus, Ning Lia DPD RI Minta Tak Anggap Kekerasan Sebagai Kenakalan Biasa

Kehadiran perwakilan organisasi keagamaan, termasuk PBNU, menunjukkan keterlibatan unsur masyarakat dalam pembahasan isu tersebut.

PBNU berharap proses penyusunan regulasi mempertimbangkan aspek keagamaan, kesehatan, ketahanan keluarga, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan dorongan tersebut, PBNU meminta pemerintah dan DPR RI mengawal proses pembahasan hingga menghasilkan kebijakan yang memiliki landasan hukum jelas.