MAKLUMAT– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti besarnya dukungan finansial dan jaringan yang menopang gerakan pendukung Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). MUI menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun regulasi terkait isu LGBTQ di Indonesia.
“ Dukungan finansial terhadap kelompok pro-LGBTQ bukan sekadar kuat, melainkan memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Tidak hanya kuat, tapi lebih kuat dan dahsyat,” kata Ketua MUI Bidang Hukum, Wahiduddin Adams dikutip, Kamis (19/11/2026).
Ia mengungkapkan besarnya dukungan finansial dan jaringan kelompok tersebut pernah terlihat dalam proses pembahasan legislasi nasional, terutama ketika muncul upaya perubahan ketentuan hukum mengenai kesusilaan.
Soroti Perdebatan dalam Pembahasan KUHP
Wahiduddin kemudian menyinggung proses uji materi terhadap KUHP lama, khususnya Pasal 284 tentang perzinaan. Kelompok pendukung LGBTQ menunjukkan penolakan keras terhadap upaya perubahan ketentuan tersebut.
Ia juga menyebut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menguraikan persoalan terkait kekuatan dukungan kelompok tersebut.
Wahiduddin menilai dinamika dalam proses legislasi itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan yang kuat antara kelompok pendukung perubahan regulasi dan pihak yang mempertahankan ketentuan hukum sebelumnya.
Ia menegaskan Kembali bahwa dukungan terhadap kelompok pro-LGBTQ tidak hanya berkaitan dengan kekuatan finansial, tetapi juga jaringan dan kemampuan memengaruhi proses pembentukan kebijakan.
MUI Dorong Regulasi Setingkat Undang-Undang
Lebih lanjut, Wahiduddin mendorong pemerintah memperkuat instrumen hukum dalam mengatur isu LGBTQ melalui regulasi setingkat undang-undang.
Menurut dia, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan MUI telah memiliki pandangan serta fatwa masing-masing mengenai persoalan tersebut.
Namun, ia menilai pandangan keagamaan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi formal agar terdapat kepastian hukum dalam penerapannya.
Wahiduddin juga menyinggung pengalaman penerapan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang menurutnya masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.
Karena itu, ia berharap penyusunan naskah akademik yang tengah dilakukan Kementerian Agama dapat menjadi landasan pembentukan regulasi yang lebih jelas.
Naskah Akademik Disiapkan untuk Dibahas DPR
Penyusunan naskah akademik pencegahan penyebaran budaya LGBTQ oleh Kementerian Agama menjadi bagian dari upaya menyiapkan dasar konseptual dan hukum bagi pembentukan regulasi.
MUI berharap proses tersebut berlanjut hingga pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Wahiduddin menilai pembahasan regulasi perlu mempertimbangkan perkembangan pengaruh budaya global serta dinamika sosial di tengah masyarakat.
Ia berharap pemerintah dan DPR dapat mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif dengan memperhatikan ketentuan konstitusi, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak warga negara.
Dengan demikian, pembahasan mengenai regulasi LGBTQ tidak berhenti pada penyusunan naskah akademik, tetapi dapat berlanjut melalui mekanisme legislasi yang berlaku.












