Menaker Terbitkan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027

Menaker Yassierli. (Foto: Kemnaker)

MAKLUMAT — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia, melalui penerbitan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Penerbitan pedoman tersebut merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan. Pedoman tersebut mencakup penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiganya diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Yassierli, dikutip Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga  Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi untuk 50.000 Pekerja Terdampak PHK

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), yang ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1. Hasil penghitungan kemudian digunakan untuk menentukan penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Yassierli menambahkan, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK.

Ia menegaskan, Dewan Pengupahan memiliki peran dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

KHL 2026 Jadi Dasar Penghitungan Upah Minimum

Selain menggunakan formula penyesuaian, pemerintah juga menjadikan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum tahun 2027.

Data tersebut terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Adapun data KHL 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Baca Juga  Kemnaker Jelaskan Syarat Penerima BSU 2026, Siapa Saja Penerimanya?

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Khusus upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau mempunyai tuntutan pekerjaan lebih berat maupun memerlukan spesialisasi.

Pemerintah juga menetapkan ketentuan besaran upah minimum sektoral. UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dibandingkan UMK.

Penetapan UMP Paling Lambat 21 November 2026

Tak cuma itu, Menaker juga mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027.

Berdasarkan pedoman tersebut, UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.

Sementara itu, penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Adapun UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Baca Juga  Kolaborasi Merah Putih: Sinergi IMM dan KSPI Bangun Gerakan Buruh

Upah minimum tahun 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, yang ditetapkan gubernur akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Adapun pengupahan pada usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan tersendiri. Besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.***