Boyamin Saiman: Pengakuan Fahd Arafiq soal Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Berpotensi Benar 90 Persen

MAKLUMAT – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai pengakuan Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq mengenai aliran dana Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 memiliki potensi kebenaran hingga 90 persen.

Meski demikian, Boyamin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan tersebut untuk memastikan sumber, tujuan, dan kemungkinan kaitannya dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Boyamin menegaskan, pernyataan Fahd tidak bisa langsung dianggap sebagai fakta karena sejauh ini masih berupa pengakuan sepihak. KPK perlu memeriksa keterangan tersebut dan menelusuri bukti yang mendukungnya.

“Aku tidak pada posisi yang bisa menyatakan itu karena aku belum punya buktinya. Masih pernyataan sepihak dari Fahd. Tapi apa pun itu harus didalami oleh KPK,” kata Boyamin dikutip, Sabtu (21/11/2026).

Boyamin Nilai Pengakuan Fahd Perlu Ditelusuri

Boyamin menilai pengakuan Fahd mengenai pemberian atau pengaliran uang dalam jumlah besar tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, pernyataan tersebut kemungkinan memiliki peristiwa yang melatarbelakanginya.

Ia menduga terdapat transaksi atau penyerahan dana yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk mengenai mekanisme pemberian uang melalui seseorang bernama Arif untuk kepentingan Muktamar NU.

Baca Juga  Kejati Jatim Tetapkan Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

“Karena rasanya Fahd tidak mungkin akan ngomong begitu kalau memang tidak ada kejadiannya, dia meminjamkan uang atau mengalirkan uang yang kepentingannya untuk Muktamar NU lewat Arif. Menurut saya itu potensi kebenarannya tinggi, mendekati 90 persen,” ujar Boyamin.

KPK Diminta Telusuri Kaitan dengan Kasus ATR/BPN

Selain memastikan kebenaran aliran dana, Boyamin meminta KPK mengungkap kemungkinan hubungan uang Rp70 miliar tersebut dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN yang menjerat Fahd sebagai tersangka.

Menurut Boyamin, persoalan ini perlu diperjelas karena Fahd merupakan pihak swasta, sedangkan penyelenggaraan Muktamar NU merupakan kegiatan organisasi nonpemerintah.

Karena itu, penyidik harus menelusuri apakah dana yang disebut Fahd berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani KPK atau merupakan transaksi yang berdiri sendiri.

“Tapi apakah itu ada kaitannya dengan korupsi atau tidak? Karena ini kan Fahd swasta, Muktamar NU swasta. Nah, irisannya apa dengan dugaan korupsi di ATR/BPN itu yang harus didalami oleh KPK,” tegasnya.

Boyamin menekankan penelusuran tersebut penting untuk mengetahui sumber dana, tujuan pemberian, pihak yang menerima, serta kemungkinan adanya hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pengakuan mengenai aliran dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU tidak cukup berhenti pada pernyataan Fahd. KPK perlu menguji keterangan tersebut melalui penelusuran transaksi, dokumen, dan pemeriksaan pihak-pihak yang mengetahui aliran dana.

Baca Juga  Kontroversi Tahanan Rumah Yaqut, IM57+ Sentil KPK Langgar Prinsip Kesetaraan Hukum

Hasil pendalaman KPK nantinya diperlukan untuk menjelaskan apakah dana tersebut benar diberikan untuk kepentingan Muktamar NU dan apakah terdapat keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.