MAKLUMAT — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Madiun menggelar demonstrasi bertajuk “Seruan Aksi #IndonesiaSadar” di Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026).
Berangkat dari titik kumpul di Kampus I Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT) massa aksi dari berbagai kampus tersebut kemudian melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Kota Madiun, dengan membawa enam tuntutan nasional serta satu tuntutan daerah.
Koordinator Umum Aliansi BEM Madiun, Maikel Jeksen, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Gerakan ini bukan tentang perbedaan almamater ataupun kepentingan kelompok. Ini tentang bagaimana mahasiswa mampu menyatukan suara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” sambung mahasiswa dari Prodi Ilmu Aktuaria UMJT itu.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Madiun memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja kepada DPRD Kota Madiun untuk menindaklanjuti dan memberikan respons konkret terhadap aspirasi yang disampaikan.
Aliansi BEM Madiun juga mengancam bakal kembali menggelar aksi dengan konsolidasi massa yang lebih besar, apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada respons maupun tindak lanjut atau kejelasan dari DPRD Kota Madiun.
“Jangan anggap aksi hari ini sebagai akhir dari perjuangan kami. Kami memberikan tujuh hari kerja kepada DPRD Kota Madiun untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan ini. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar. Kami tidak akan membiarkan aspirasi rakyat berhenti di depan gedung wakil rakyat,” tegas Maikel.
Aliansi BEM Madiun menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus menjalankan peran sebagai kekuatan kontrol sosial yang independen, kritis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Tujuh Tuntutan Aliansi BEM Madiun
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Madiun menyampaikan enam tuntutan nasional dan satu tuntutan daerah kepada DPRD Kota Madiun.
Pertama, tetapkan status bencana nasional untuk karhutla, adili korporasi yang bertanggung jawab, serta tuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Kedua, wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan anggaran untuk program populis seperti MBG dan KDMP.
Ketiga, turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata, serta sediakan lapangan pekerjaan yang layak.
Keempat, hentikan penyalahgunaan hukum serta berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, copot pejabat pemerintah yang tidak kompeten di bidangnya.
Keenam, kembalikan kebebasan bersuara, tegakkan keadilan HAM, dan hentikan militerisasi ruang sipil.
Ketujuh, tuntutan daerah dengan mendesak DPRD Kota Madiun menjalankan fungsi pengawasan terhadap Program Be Smart.***
*) Penulis: Pujoko
